Bupati Sidoarjo, Subandi dalam sebuah agenda di pendopo Kabupaten.(Istimewa)
SIDOARJO, HeadlineJatim.com — Dampak eskalasi geopolitik di Timur Tengah mulai menghantam stabilitas ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Memanasnya konflik antara Iran dan Israel memicu kekhawatiran kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diprediksi bakal membebani APBD Sidoarjo hingga puluhan miliar rupiah.
Bupati Sidoarjo, Subandi, mengungkapkan bahwa estimasi tambahan beban anggaran akibat kenaikan harga energi tersebut diperkirakan mencapai Rp27 miliar hingga Rp72 miliar. Beban ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga mulai mengancam sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung ekonomi Kota Delta.
Menurut Subandi, sejumlah perusahaan besar di Sidoarjo mulai mengeluhkan lonjakan biaya operasional. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu gelombang pengurangan tenaga kerja.
“Kenaikan BBM ini dampaknya luar biasa, pabrik-pabrik sudah mulai mengeluh. Kita harus jaga betul agar iklim industri tetap stabil dan jangan sampai perusahaan mengambil langkah ekstrem seperti melakukan PHK,” ujar Subandi, Jumat (8/5/2026).
Kaji Aturan BBM Subsidi Bersama Forkopimda
Menanggapi dampak kenaikan BBM di Sidoarjo, pemerintah kabupaten kini tengah merumuskan langkah antisipatif bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Subandi telah berkoordinasi dengan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing dan Kajari Sidoarjo Zaidar Rasepta terkait aspek hukum penggunaan BBM.
Kajian ini sangat penting, terutama untuk penggunaan BBM bagi operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), alat pertanian, hingga pekerjaan umum di tingkat kecamatan dan desa.
“Kami sedang mengkaji aturan agar penggunaan BBM bersubsidi oleh pemerintah daerah tetap sesuai koridor hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.
Instruksi Efisiensi dan Percepatan Investasi
Di tengah ketidakpastian global, Bupati Subandi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi anggaran guna menghadapi potensi inflasi. Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Ekonomi sedang tidak menentu akibat situasi di Timur Tengah. Saya mewanti-wanti, pelayanan kepada masyarakat tetap harus jadi prioritas utama dan jangan sampai terganggu,” tegas Subandi.
Selain isu energi, Subandi juga menyoroti hambatan investasi yang masih terkendala regulasi tata ruang. Ia meminta percepatan penyelesaian aturan seperti Rencana Tata Satuan (RTS) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Banyak investasi yang tertahan karena aturan tata ruang belum tuntas. Jika tidak segera dibereskan, investor akan ragu menanamkan modalnya di Sidoarjo,” pungkasnya.
