SURABAYA, HeadlineJatim.com — Potongan video podcast “Terus Terang” milik Mahfud MD kembali ramai beredar di ruang digital setelah membahas pentingnya perlindungan hak tersangka dalam proses hukum pidana. Cuplikan tersebut viral di TikTok, Instagram Reels, Facebook Video, hingga YouTube Shorts bersamaan dengan berkembangnya polemik perkara pembunuhan satu keluarga di Paoman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Podcast yang diunggah melalui kanal YouTube resmi Mahfud MD Official itu menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan persidangan terdakwa Ririn Rifanto dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu. Dalam potongan video yang tersebar luas di media sosial, Mahfud menegaskan bahwa pengakuan tersangka tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pembuktian pidana dan harus diuji melalui alat bukti lain sesuai prinsip hukum acara pidana Indonesia.
“Pengakuan harus diuji dengan alat bukti lain,” demikian substansi penjelasan Mahfud dalam podcast yang kemudian dipotong ulang dan disebarluaskan berbagai akun media sosial.
Kasus pembunuhan tersebut pertama kali menjadi perhatian publik setelah ditemukannya lima korban meninggal dunia di wilayah Paoman, Kabupaten Indramayu, pada akhir Agustus 2025. Sejumlah media nasional melaporkan korban terdiri dari satu keluarga, termasuk anak-anak. Perkara kemudian memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu sepanjang 2026 dan mulai ramai diperbincangkan publik setelah muncul video bantahan terdakwa yang tersebar luas di media sosial.
Dalam sejumlah laporan persidangan yang dimuat media nasional pada April 2026, terdakwa melalui tim kuasa hukumnya disebut membantah keterlibatan dalam perkara tersebut dan mengklaim mengalami tekanan saat proses pemeriksaan. Pernyataan “Saya dipaksa mengaku” menjadi salah satu potongan video yang paling banyak tersebar di TikTok, Instagram, dan Facebook, memicu diskusi publik mengenai hak tersangka, metode pemeriksaan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Perkembangan kasus ini juga mendapat perhatian dari Dedi Mulyadi melalui kanal YouTube resminya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Dalam video yang diunggah pada awal Mei 2026, Dedi Mulyadi mempertemukan keluarga korban dan membahas sejumlah hal yang menurutnya menjadi perhatian publik dalam proses hukum perkara tersebut. Dalam tayangan yang kemudian dipotong dan viral di media sosial, Dedi mempertanyakan munculnya beberapa nama lain yang disebut terdakwa sebagai pihak yang diduga terlibat dalam pembunuhan.
“Kalau pelaku sebenarnya adalah mereka, berarti Ririn ini tahu dong pelakunya,” demikian pernyataan Dedi Mulyadi dalam video yang kemudian dikutip sejumlah media nasional.
Namun demikian, secara jurnalistik, pernyataan tersebut tetap merupakan pandangan pribadi Dedi Mulyadi dalam konteks diskusi publik dan bukan kesimpulan hukum final. Hingga kini perkara masih berjalan dalam proses persidangan dan belum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap terkait klaim-klaim yang berkembang di ruang digital.
Sejumlah media nasional turut memberitakan dinamika perkara tersebut. tvOneNews memuat laporan mengenai bantahan terdakwa dan respons keluarga korban. KumparanNEWS menyoroti perhatian publik serta respons tokoh publik terhadap dugaan kejanggalan proses hukum. Sementara Kompas.com ikut mengangkat video bantahan terdakwa yang tersebar luas di ruang digital terbuka.
Dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, pengakuan terdakwa bukan satu-satunya alat bukti sah. KUHAP mengatur bahwa pembuktian harus didukung kombinasi alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun barang bukti. Perkara yang dikaitkan dengan kasus tersebut disebut menggunakan dakwaan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Dalam praktik hukum pidana, jaksa juga dapat menyusun dakwaan alternatif menggunakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan sesuai konstruksi perkara.
Namun hingga laporan ini disusun, klaim mengenai adanya tekanan pemeriksaan masih merupakan bagian dari materi persidangan dan pembelaan pihak terdakwa. Belum terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maupun putusan etik resmi yang menyatakan adanya tindakan penyiksaan atau kesalahan prosedur secara hukum dalam perkara tersebut.
Fenomena viralnya kasus Indramayu memperlihatkan bagaimana perkara hukum kini tidak hanya berjalan di ruang sidang, tetapi juga berkembang di ruang algoritma media sosial. Potongan video berdurasi pendek dengan subtitle emosional terbukti mampu membentuk persepsi publik secara cepat, bahkan sebelum keseluruhan fakta persidangan selesai diuji di pengadilan.
Pakar hukum pidana dan pegiat hak asasi manusia selama bertahun-tahun juga terus mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam sistem peradilan modern. Dalam prinsip tersebut, tersangka tetap memiliki hak-hak hukum yang wajib dijaga negara hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.
Pada akhirnya, kasus Indramayu berkembang bukan sekadar menjadi perdebatan mengenai siapa pelaku, melainkan juga memantik diskusi lebih luas mengenai bagaimana proses hukum dijalankan, bagaimana hak tersangka dilindungi, dan bagaimana masyarakat menilai sistem penegakan hukum di era media sosial.
Sumber data dan referensi terbuka:
1. Mahfud MD Official YouTube
2. Kang Dedi Mulyadi Channel
3. tvOneNews Nasional
4. KumparanNEWS
5. Kompas.com
6. KUHAP Republik Indonesia
7. KUHP Pasal 340 dan Pasal 338
8. Literatur hukum pidana mengenai due process of law dan asas praduga tak bersalah
9. Dokumentasi ruang digital TikTok, Instagram Reels, Facebook Video, dan YouTube Shorts terkait persidangan kasus Indramayu
