SURABAYA, HeadlineJatim.com – Rencana penerapan voucher parkir sebagai salah satu sistem pembayaran di Kota Surabaya terus dimatangkan. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menegaskan bahwa inovasi ini harus menjamin kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi mereka yang belum melek finansial digital.
Menurut Eri, sektor parkir adalah bagian dari pelayanan publik yang wajib menjunjung prinsip inklusivitas. Maka dari itu, sistem pembayaran tidak boleh kaku hanya mengandalkan transaksi digital.
“Semua warga harus bisa mengakses layanan ini. Termasuk masyarakat yang belum memiliki fasilitas keuangan digital seperti QRIS atau mobile banking. Voucher parkir hadir sebagai jembatan,” ujar Eri Irawan, Kamis (16/4/2026).
Eri menjelaskan, skema voucher ini dirancang untuk melengkapi sistem pembayaran non-tunai yang sudah ada. Tujuannya jelas: menutup celah kebocoran retribusi parkir yang selama ini kerap menjadi sorotan akibat interaksi transaksi tunai langsung di lapangan.
“Selama ini sering ada keluhan soal karcis yang tidak diberikan atau karcis lama. Dengan voucher, transaksi dilakukan melalui pembelian resmi di awal, sehingga meminimalkan penyimpangan dan semuanya tercatat secara sistematis,” jelasnya.
Saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya tengah menyiapkan proses teknis, termasuk distribusi ke berbagai gerai penjualan. Eri memastikan harga voucher tetap mengikuti tarif resmi, yakni Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp5.000 untuk roda empat, tanpa batas minimal pembelian.
Dari sisi pembiayaan, pengadaan perdana voucher ini dialokasikan melalui skema BLUD Parkir dengan nilai sekitar Rp200 juta. Anggaran tersebut diproyeksikan mampu mencetak 500 ribu lembar voucher yang diharapkan dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Meski menyadari adanya potensi kendala adaptasi di lapangan, Eri menilai hal tersebut merupakan bagian dari proses transformasi digital di Kota Pahlawan.
“Ini soal pembiasaan. Setiap inovasi pasti ada tantangan di awal, namun yang terpenting adalah komunikasi dan sosialisasi yang masif agar juru parkir maupun pengguna jasa sama-sama paham,” pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pemkot Surabaya menargetkan voucher parkir ini mulai tersedia dalam waktu dekat setelah proses produksi rampung, yang diawali dengan tahap simulasi di beberapa titik percontohan.
