Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin, dan Bupati Jember Muhammad Fawait dalam penyerahan hasil LKPD Kabupaten Tahun anggaran 2025.
JEMBER, HeadlineJatim.com– Pemerintah Kabupaten Jember kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait usai menghadiri undangan penyerahan hasil pemeriksaan bersama jajaran Pemkab Jember dan DPRD Kabupaten Jember, Jumat (29/5/2026) malam.
Dalam agenda tersebut, Fawait hadir bersama Ketua DPRD Jember, Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Inspektorat, Sekretariat DPRD, serta sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, capaian opini WTP menjadi bukti bahwa tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2025 berjalan semakin baik, transparan, dan akuntabel.
“Alhamdulillah hari ini Jember kembali mempertahankan prestasi WTP. Saya pikir ini adalah kewajiban bagi setiap pemerintah daerah, sekaligus menjadi prestasi dalam pengelolaan APBD,” ujar Fawait saat konferensi pers usai menerima penghargaan WTP.
Ia menjelaskan, raihan tersebut memiliki arti penting mengingat Jember sebelumnya pernah mengalami penurunan opini audit. Sebelum tahun 2022, Kabupaten Jember sempat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bahkan pernah berada pada posisi disclaimer atau tidak menyatakan pendapat dari BPK.
Karena itu, menurut Fawait, keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai, pengelolaan APBD yang baik harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan.
“Tentu bisa diambil kesimpulan bahwa pengelolaan APBD Jember lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pengentasan kemiskinan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Fawait juga ditunjuk mewakili para kepala daerah se-Jawa Timur untuk menyampaikan sambutan. Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK yang telah melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pengelolaan APBD daerah sejak awal tahun.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah bekerja keras mengawal pengelolaan APBD. Kami berharap sinergi antara Pemkab dan BPK terus ditingkatkan agar pengelolaan anggaran ke depan semakin baik,” ujarnya.
Fawait menegaskan, capaian WTP bukan hasil kerja individu, melainkan kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan daerah. Menurutnya, sinergi antara eksekutif, legislatif, ASN, dan OPD menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
Ia juga menilai opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan dorongan agar pemerintah daerah terus meningkatkan efektivitas penggunaan APBD untuk kepentingan masyarakat.
“Status WTP ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi vitamin bagi Pemkab Jember agar terus berjuang membuat APBD semakin efektif untuk masyarakat,” kata dia.
Terkait adanya kritik maupun protes terhadap kebijakan pemerintah daerah, Fawait menyebut hal itu merupakan bagian wajar dalam iklim demokrasi. Namun, ia menegaskan efektivitas pembangunan daerah dapat dilihat melalui indikator resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi Jember pada 2025 menunjukkan tren positif. Bahkan, ia menyebut Jember menjadi salah satu daerah dengan performa ekonomi terbaik di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur.
“Jember saat ini sudah on the track. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan pendapatan daerah juga meningkat,” pungkasnya.
