Kepala BGN Dadan Hindayana saat Resmikan SPPG di Jember didampingi Bupati Fawait.(Foto: Muhammad Hatta)
JEMBER, HeadlineJatim.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Jember, Kamis (16/4/2026).
Kehadiran unit yang dikelola Yayasan Cahaya Sholawat Nusantara (YCSN) ini mempercepat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mulai mendongkrak ekonomi kerakyatan di Jember.
Dadan mengungkapkan, saat ini telah terdapat 207 unit SPPG yang operasional di Jember. Dengan anggaran sekitar Rp1 miliar per unit setiap bulannya, program ini tercatat mengalirkan dana segar hingga Rp207 miliar per bulan langsung ke perputaran ekonomi lokal.
“Sekitar 70 persen dari anggaran tersebut digunakan untuk membeli bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Artinya, Rp207 miliar per bulan sudah mengalir di Jember untuk menggerakkan roda ekonomi bawah,” ujar Dadan Hindayana usai peresmian.
Lebih lanjut, Dadan mengapresiasi keakuratan data penerima manfaat yang disajikan Pemerintah Kabupaten Jember. Hingga saat ini, pendistribusian MBG di Jember telah menjangkau 800 ribu sasaran atau sekitar 30 persen dari total penduduk. Ia memproyeksikan Jember membutuhkan total 400 SPPG untuk mencapai cakupan 100 persen.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyambut optimis dampak masif program ini. Menurut pria yang akrab disapa Gus Fawait tersebut, jika seluruh target terpenuhi, perputaran uang dari program MBG di Jember bisa menembus Rp4,6 triliun per tahun, melampaui nilai APBD Jember yang berkisar di angka Rp4,3 triliun.
“Ini adalah motor penggerak ekonomi yang luar biasa. Selain menekan angka pengangguran dengan merekrut tenaga kerja lokal, program ini memastikan uang berputar di desa-desa, bukan lari ke luar daerah,” tegas Gus Fawait.
Meski berdampak positif secara ekonomi, pengawasan ketat tetap menjadi prioritas. Kepala Dinas Kesehatan Jember, Muhammad Zamroni, menyebutkan bahwa dari 141 SPPG yang aktif melaporkan operasional, baru 77 unit yang mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Zamroni mengingatkan agar seluruh pengelola SPPG segera mengurus sertifikasi tersebut guna menjamin keamanan pangan. Apalagi, BGN telah mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada 58 SPPG di berbagai daerah akibat pelanggaran standar operasional dan kasus keracunan.
“Kami pastikan pengurusan SLHS transparan dan tanpa pungutan. Kualitas makanan adalah harga mati dalam program ini,” pungkas Zamroni.
Secara nasional, program Makan Bergizi Gratis ditargetkan beroperasi penuh pada pertengahan 2026 dengan total 26.800 unit SPPG yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia sebagai garda terdepan pengentasan stunting dan kemiskinan.
