SURABAYA, HeadlineJatim.com– Peresmian dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, pada Mei 2026 menandai fase baru implementasi kebijakan gizi nasional. Berlokasi di kawasan Tamalanrea, fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut mulai beroperasi sebagai pusat produksi makanan sekaligus bagian dari pengujian sistem distribusi gizi berbasis kampus.
Program MBG sendiri mulai dijalankan secara bertahap sejak 6 Januari 2025 berdasarkan pedoman operasional Badan Gizi Nasional. Dalam perkembangannya sepanjang 2025 hingga 2026, program ini bertransformasi dari skema intervensi gizi menjadi kebijakan lintas sektor yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta jaringan distribusi pangan nasional.
Dalam peresmian tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa SPPG dirancang sebagai bagian dari pendekatan teaching factory, yakni integrasi antara praktik industri dan proses pembelajaran akademik.
“SPPG ini bukan hanya dapur, tetapi juga sarana pembelajaran berbasis praktik bagi mahasiswa,” ujar Brian Yuliarto dalam keterangan resminya di Makassar, Mei 2026.
Senada dengan itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa keterlibatan perguruan tinggi merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekosistem pemenuhan gizi nasional.
“Perguruan tinggi memiliki sumber daya untuk menjadi bagian dari solusi pemenuhan gizi nasional,” kata Dadan Hindayana dalam sejumlah pernyataan publik sepanjang 2025–2026.
Di tingkat operasional, dapur SPPG Unhas memproduksi makanan dalam skala besar yang dikemas menggunakan wadah logam (ompreng) dan didistribusikan ke sembilan sekolah penerima manfaat, terdiri dari enam taman kanak-kanak, satu sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama, dan satu sekolah menengah atas di sekitar wilayah Makassar.
Seiring implementasi berjalan, pemerintah juga mulai mengkaji perluasan penerima manfaat. Juru Bicara BGN, Redy Hendra, pada September 2025 menyampaikan bahwa program ini tidak hanya ditujukan bagi siswa dan kelompok rentan, tetapi juga berpotensi menyasar guru dan tenaga kependidikan.
“Ini bagian dari upaya membangun ekosistem sekolah yang sehat secara menyeluruh,” ujar Redy Hendra dalam keterangannya kepada media.
Namun demikian, hingga pertengahan 2026, implementasi perluasan tersebut masih dalam tahap penyusunan teknis dan belum berjalan secara nasional.
Di sisi lain, dinamika implementasi di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam tata kelola program. Salah satu kasus terjadi di Kalibata pada Februari hingga April 2025. Dalam video yang dipublikasikan kanal Leon Hartono, kuasa hukum dapur mitra bernama Dana mengungkap bahwa kliennya telah memproduksi sekitar 70.000 porsi makanan dalam 19 hari, namun pembayaran senilai sekitar Rp1 miliar belum diterima.
“Klien kami tetap menjalankan produksi demi anak-anak, meskipun dana operasional belum dibayarkan,” ujar Dana dalam video tersebut pada April 2025.
Kasus ini mengindikasikan adanya persoalan dalam rantai distribusi dana, di mana aliran anggaran dari pemerintah tidak langsung diterima oleh dapur pelaksana, melainkan melalui perantara yayasan. Dalam konteks ini, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya telah menegaskan bahwa mekanisme subkontrak tidak sesuai dengan prinsip kemitraan program.
“Mitra seharusnya memiliki dan mengelola dapur sendiri, bukan menyerahkan kepada pihak ketiga,” tegas Dadan dalam klarifikasinya kepada media nasional pada 2025.
Meskipun demikian, temuan di lapangan menunjukkan masih adanya struktur berlapis yang berpotensi menimbulkan keterlambatan pembayaran, pemotongan biaya, hingga ketidakjelasan laporan distribusi.
Dari sisi akademik, kritik terhadap skala program juga mengemuka. Dalam diskusi publik yang disiarkan kanal Oposisi Pinggiran pada April 2026, seorang akademisi sosiologi, Prof. Ikrar, menilai bahwa desain program MBG memiliki skala yang sangat besar.
“Kericuhan ini sudah bisa diprediksi karena desain programnya oversize,” ujar Prof. Ikrar dalam diskusi tersebut.
Ia menyoroti potensi tekanan terhadap anggaran negara serta risiko implementasi apabila kapasitas sistem tidak sebanding dengan besarnya program.
Dalam konteks regional, implementasi program di Jawa Timur menghadapi tantangan tambahan. Studi dalam Journal of Governance and Policy Innovation (April 2024) mencatat bahwa program pangan di wilayah dengan karakter geografis terpencar menghadapi kendala pada infrastruktur distribusi, koordinasi antar lembaga, serta efisiensi rantai pasok. Analisis distribusi pangan nasional tahun 2025 juga menunjukkan bahwa rantai pasok panjang dan biaya logistik tinggi menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas distribusi pangan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur MBG Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, pada Mei 2026 menegaskan pentingnya sistem logistik dalam keberhasilan program.
“Keberhasilan program MBG tidak cukup hanya pada dapur, tetapi harus ditopang sistem logistik yang kuat, termasuk cold chain dan distribusi yang efisien,” ujar Abdul Rivai Ras.
Kondisi tersebut relevan bagi Jawa Timur yang memiliki wilayah kepulauan seperti Madura dan Bawean serta daerah pegunungan, sehingga distribusi makanan menjadi lebih kompleks dan membutuhkan efisiensi sistem yang tinggi.
Secara global, laporan World Bank mengenai school feeding programs menegaskan bahwa keberhasilan program pangan nasional sangat bergantung pada transparansi distribusi, efisiensi rantai pasok, dan sistem pengawasan yang kuat. Hal ini diperkuat oleh studi dalam Journal of Public Accountability (2026) yang menekankan pentingnya sistem pembayaran langsung, audit berkala, serta pelaporan terbuka untuk mencegah kebocoran dalam program berskala besar.
Program Makan Bergizi Gratis kini telah berkembang menjadi sistem besar yang menghubungkan negara, kampus, dan masyarakat dalam satu rantai yang kompleks. Dari dapur kampus di Makassar hingga dinamika distribusi di Jawa Timur dan sengketa di Jakarta, implementasi program ini memasuki fase krusial: pengujian nyata terhadap kekuatan sistem tata kelola.
Dalam konteks tersebut, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya skala program, tetapi oleh kemampuan sistem dalam menjaga transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Sumber Data & Referensi
1. Badan Gizi Nasional (BGN) – Pedoman Operasional MBG 2025
2. Pernyataan resmi BGN (2025–2026)
3. Kemendikti Saintek – Peresmian SPPG Unhas (Mei 2026)
4. ANTARA News – Peresmian SPPG Unhas
5. Kompas.com – Kemitraan dan tata kelola MBG
6. CNN Indonesia – Sengketa dapur MBG Kalibata
7. Video Leon Hartono (April 2025)
8. Tribun Network – Perluasan MBG
9. Oposisi Pinggiran (April 2026) – Diskusi Prof. Ikrar
10. Journal of Governance and Policy Innovation (2024)
11. Analisis Distribusi Pangan Nasional (2025)
12. APPMBGI – Pernyataan Abdul Rivai Ras (Mei 2026)
13. World Bank – School Feeding Programs Report
14. Journal of Public Accountability (2026)
15. Nota Keuangan APBN 2026
