SURABAYA, HeadlineJatim.com— Polemik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali bergeser dari persoalan distribusi makanan menuju pertarungan narasi di ruang digital. Kali ini, perhatian publik tertuju pada unggahan akun Instagram kuliahsaham yang menampilkan pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terkait fenomena influencer dan monetisasi kritik di media sosial.
Dalam salah satu tampilan visual unggahan yang beredar pada awal Mei 2026 tersebut, akun itu menampilkan narasi:
“Wakil Kepala BGN Nilai Influencer Sengaja Kritik MBG Demi Konten Ramai.”
Pada bagian visual yang sama, tercantum kutipan yang disebut berasal dari Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang:
“Karena ada monetisasinya. Misalnya ayamnya sudah dimakan, lalu ditampilkanlah menu seperti ini MBG, langsung viral like-nya tinggi monetisasinya dapat duit. Apalagi kalau yang Facebook Pro. Jadi ini kita agak susah juga mau dilarang gimana, kan enggak boleh juga dilarang.”
Namun hingga laporan ini disusun, konteks lengkap pernyataan tersebut, termasuk lokasi, forum acara, waktu penyampaian, dan dokumentasi video utuh, masih memerlukan verifikasi lanjutan melalui sumber resmi BGN maupun dokumentasi kegiatan terkait.
Pada bagian lain unggahan tersebut, muncul pula narasi:
“Sindir Influencer Kritik MBG, BGN Justru Anggarkan Rp800 Juta Kelola Opini.”
Narasi itu kemudian memancing respons warganet karena menyentuh dua isu sensitif sekaligus, yakni kritik publik terhadap program negara dan dugaan penggunaan anggaran komunikasi publik untuk pengelolaan opini digital.
Meski demikian, hingga kini belum ditemukan dokumen resmi yang secara eksplisit menggunakan nomenklatur “kelola opini” dalam dokumen pengadaan publik yang dapat diakses terbuka. Karena itu, istilah tersebut perlu diposisikan sebagai bagian dari narasi publik di media sosial yang masih membutuhkan audit dan verifikasi lanjutan.
Secara jurnalistik, penelusuran terhadap klaim anggaran tersebut idealnya dilakukan melalui: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, LPSE, e-katalog pemerintah, maupun dokumen komunikasi publik resmi BGN.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, program ini kerap menjadi bahan konten viral di TikTok, Instagram, Threads, hingga Facebook, terutama terkait menu makanan, distribusi, kualitas pelayanan, dan pengalaman siswa di lapangan.
Fenomena tersebut memperlihatkan perubahan besar dalam pola komunikasi kebijakan publik di era digital. Jika sebelumnya evaluasi program negara didominasi laporan birokrasi dan media arus utama, kini media sosial menjadi arena baru pengawasan sekaligus pertarungan legitimasi.
Dalam kajian ekonomi platform digital, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan konsep attention economy, yakni situasi ketika perhatian publik berubah menjadi komoditas ekonomi yang dapat dimonetisasi melalui algoritma media sosial.
Tokoh Tim O’Reilly dalam gagasan Government as a Platform menjelaskan bahwa negara digital modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai pembuat regulasi, tetapi juga penyedia ekosistem layanan publik berbasis platform digital. Dalam konteks itu, komunikasi publik pemerintah menjadi semakin rentan terhadap dinamika viralitas dan algoritma media sosial.
Sementara itu, akademisi Virginia Eubanks melalui bukunya Automating Inequality mengingatkan bahwa tata kelola digital negara perlu tetap diawasi secara publik agar tidak berubah menjadi ruang komunikasi satu arah yang minim akuntabilitas.
Di sisi lain, media sosial juga membuka ruang baru bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan horizontal terhadap program pemerintah. Kritik terhadap MBG, termasuk unggahan konten makanan sekolah, sering kali dipandang publik sebagai bagian dari kontrol sosial digital terhadap penggunaan anggaran negara.
Hingga kini, BGN melalui situs resminya Badan Gizi Nasional masih terus mempublikasikan perkembangan program MBG di berbagai daerah. Namun polemik terbaru ini memperlihatkan bahwa tantangan negara modern bukan lagi sekadar menjalankan program, melainkan juga menjaga kepercayaan publik di tengah ekosistem algoritma yang bergerak sangat cepat.
Kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa di era demokrasi digital, legitimasi kebijakan publik tidak hanya dipertarungkan melalui data dan regulasi, tetapi juga melalui persepsi visual, viralitas konten, dan dinamika opini di media sosial terbuka.
Sumber dan Referensi:
1. Instagram @kuliahsaham
2. Website resmi Badan Gizi Nasional (BGN)
3. SIRUP LKPP
4. LPSE Nasional
5. Literatur Government as a Platform — Tim O’Reilly
6. Buku Automating Inequality — Virginia Eubanks
7. OECD Digital Government Framework
8. Kajian ekonomi platform dan attention economy digital.
