Foto Ilustrasi.(Istimewa)
BANYUWANGI HeadlineJatim.com– Menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersiap membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kedaruratan Kemarau Panjang. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Fenomena El Nino sendiri merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang berdampak pada penurunan curah hujan. Kondisi ini berpotensi memicu musim kemarau yang lebih kering dari biasanya.
Berdasarkan prakiraan BMKG, El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat diperkirakan terjadi pada semester II tahun 2026, terutama pada periode April hingga Oktober.
Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi, Partana, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dengan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kami akan membentuk Satgas Kedaruratan Kemarau Panjang. BPBD berperan sebagai fasilitator dan pemberi rekomendasi, sementara OPD terkait akan bergerak sesuai tugasnya masing-masing,” ujarnya.
Menurut Partana, pembentukan satgas tersebut akan segera diajukan kepada Bupati Banyuwangi untuk mendapatkan penetapan resmi.
Dalam upaya mitigasi, BPBD menggandeng berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian hingga PUDAM. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan instansi vertikal seperti BMKG, Perum Perhutani, TNI-Polri hingga Kejaksaan.
“Sinergi ini penting agar penanganan bisa dilakukan secara komprehensif, mulai dari pencegahan hingga penanganan dampak di lapangan,” jelasnya.
Ia merinci, Dinas Kominfo akan fokus pada sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait potensi kekeringan serta kampanye hemat air. Sementara DLH akan mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran.
“Dinas Pertanian juga berperan dalam menentukan komoditas yang tahan terhadap kondisi kemarau, sehingga ketahanan pangan tetap terjaga. Sedangkan PUDAM akan membantu suplai air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan,” tambah Partana.
BPBD juga berkoordinasi dengan Perum Perhutani untuk meningkatkan pengawasan kawasan hutan melalui Polisi Hutan (Polhut) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Langkah ini dinilai penting mengingat kebakaran hutan sering kali dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar.
“Selain pengawasan, kepolisian juga akan dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum,” tegasnya.
Dengan pembentukan satgas ini, Pemkab Banyuwangi berharap dapat meminimalisir dampak kekeringan dan karhutla, sekaligus memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi musim kemarau panjang tahun ini.
