SURABAYA, HeadlineJatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan rencana penataan kawasan Jalan Gresikan, Kecamatan Tambaksari. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini berjualan di badan jalan akan segera direlokasi ke sejumlah pasar resmi untuk mengembalikan fungsi prasarana umum.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mohammad Faridz Afif, menegaskan bahwa kawasan tersebut merupakan badan jalan umum yang secara aturan tidak diperuntukkan sebagai lokasi berdagang. Penertiban ini dilakukan demi menciptakan ketertiban kota sekaligus menjaga keadilan bagi pedagang legal di dalam pasar.
“Penertiban ini disertai solusi konkret. Seluruh pedagang difasilitasi untuk masuk ke pasar resmi seperti Pasar Tambahrejo dan Pasar Kelapa,” ujar Faridz usai rapat koordinasi, Senin (20/4/2026).
Sebagai langkah awal, Pemkot Surabaya telah melakukan pendataan terhadap para pedagang. Camat Tambaksari, Sunarno Aristono, merinci terdapat 37 pedagang asal Kelurahan Pacar Keling dan 74 pedagang dari Kelurahan Ploso yang terdampak penataan ini.
“Sebagian besar pedagang pada prinsipnya sudah memahami rencana relokasi. Tahapan berikutnya adalah koordinasi dengan PD Pasar Surya untuk pelaksanaan pengundian stan di Pasar Tambahrejo,” jelas Sunarno.
Pihak pengelola pasar memastikan Pasar Tambahrejo siap menampung para pedagang dengan fasilitas memadai, mulai dari ketersediaan stan di lantai satu dan dua hingga jaminan keamanan. Meski ada sebagian pedagang yang masih menyampaikan keberatan, pemerintah tetap memprioritaskan penertiban bagi mereka yang berjualan di luar area resmi.
Dalam kesepakatan rapat, para pedagang diwajibkan mendaftar dengan melampirkan identitas resmi Surabaya (KTP Surabaya). Penataan ini juga akan menyasar kawasan Pasar Krempyeng di Jalan Gresikan agar lebih tertib dan berkelanjutan.
“Langkah ini bukan untuk menghilangkan mata pencaharian, melainkan menata aktivitas perdagangan agar lebih tertib. Kami ingin memastikan fungsi jalan kembali normal dan pedagang memiliki tempat jualan yang layak,” pungkas Faridz.
