Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro. Dok. (DPRD Jatim)
SURABAYA, HeadlineJatim.com – Harga pupuk non-subsidi dan pestisida berbahan baku impor di Jawa Timur melonjak hingga 10–30 persen. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal bahaya bagi ketahanan pangan, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan ancaman kemarau panjang.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro, menyebut kenaikan harga tersebut tidak lepas dari gangguan rantai pasok internasional akibat eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Iran, Israel, serta keterlibatan kekuatan global seperti Amerika Serikat.
Menurutnya, situasi itu berdampak langsung pada biaya logistik dan asuransi pengiriman barang secara global, termasuk bahan baku pertanian yang selama ini masih bergantung pada impor.
“Perang di Timur Tengah bukan hanya isu geopolitik jauh, tapi sudah menyentuh harga input produksi petani dan berpotensi memengaruhi piring nasi masyarakat,” ujar Erjik, Selasa (31/3/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai kondisi ini menjadi “alarm dini” bagi sektor pertanian nasional. Terlebih, Jawa Timur juga diproyeksikan menghadapi musim kemarau panjang di sejumlah wilayah, yang berpotensi menekan produktivitas hasil panen.
Menurutnya, kombinasi antara kenaikan biaya produksi dan ancaman kekeringan dapat menciptakan tekanan ganda terhadap ketahanan pangan.
“Jika tidak segera ditangani, kenaikan biaya produksi akan berdampak pada lonjakan harga beras dan bahan pangan lainnya. Ditambah dengan risiko kekeringan, ini kombinasi yang sangat berbahaya,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan mitigasi. Sedikitnya ada tiga langkah utama yang direkomendasikan.
Pertama, memastikan distribusi pupuk subsidi tetap tepat sasaran agar petani tidak bergantung pada pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Kedua, memperkuat infrastruktur pertanian seperti sistem irigasi dan penyediaan pompa air guna menghadapi potensi kekeringan. Ketiga, menggelar operasi pasar secara berkala untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
“Ketahanan pangan adalah fondasi pertahanan negara. Semua pihak harus bersinergi dan bergerak cepat sebelum dampaknya meluas,” pungkasnya.
