SURABAYA, HeadlineJatim.com—Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mendukung langkah Pemerintah Kota Surabaya dalam menjadikan program Kampung Pancasila sebagai prioritas pascalebaran 2026. Program tersebut dinilai tidak hanya memperkuat kehidupan sosial warga, tetapi juga berpotensi menjadi basis perlindungan anak berbasis komunitas.
Pengurus LPA Jatim, Isa Ansori, mengatakan Kampung Pancasila harus dikembangkan lebih dari sekadar simbol kebersamaan. Menurutnya, program yang diinisiasi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, perlu diarahkan menjadi sistem sosial yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam perlindungan anak.
“Kampung adalah ruang hidup anak yang sesungguhnya. Di sana mereka tumbuh, berinteraksi, dan membentuk masa depan. Namun, agar Kampung Pancasila tidak berhenti sebagai semangat, dibutuhkan orkestrasi yang jelas,” ujar Isa, Kamis (26/3/2026).
Isa menegaskan, upaya perlindungan anak tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci agar anak tidak sekadar menjadi objek kebijakan, melainkan bagian dari sistem perlindungan yang hidup.
Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan pembentukan gugus tugas perlindungan anak di tingkat RT yang diberi nama Sistem Perlindungan Anak Tingkat RT (SPARTA). Gugus tugas ini diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah di level paling dekat dengan kehidupan anak.
Menurut Isa, SPARTA dapat berfungsi untuk mendeteksi dini permasalahan anak, memetakan kondisi keluarga dan lingkungan, serta menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan intervensi dari perangkat daerah. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pemerintah dinilai akan lebih tepat sasaran.
“Pemerintah tidak lagi bekerja dalam ruang abstrak, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata yang diidentifikasi dari bawah,” jelasnya.
Ia menambahkan, model berbasis kampung ini juga mampu menjawab persoalan klasik dalam tata kelola pemerintahan, yakni kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Dengan pemantauan langsung di tingkat RT, setiap anak dapat terdata, setiap persoalan terdeteksi, dan potensi penyimpangan dapat dicegah lebih dini.
Selain itu, Isa menilai pendekatan ini memiliki keunggulan karena bertumpu pada kearifan lokal, seperti gotong royong dan kepedulian sosial yang selama ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Surabaya.
“Surabaya tidak perlu meniru model luar. Kota ini sudah memiliki kekuatan dari dalam, yakni kampung sebagai ruang sosial, warga sebagai penjaga, dan nilai kebersamaan sebagai fondasi,” ujarnya
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya aspek inklusivitas dalam perlindungan anak. Menurutnya, seluruh anak yang berada di Surabaya, tanpa memandang latar belakang, harus mendapatkan perlindungan yang sama.
Isa berharap Kampung Pancasila dapat berkembang menjadi gerakan kolektif, bukan sekadar program pemerintah atau slogan semata.
“Ketika ini menjadi pengalaman hidup masyarakat, maka Surabaya sebagai Kota Layak Anak akan benar-benar dirasakan di setiap kampung dan oleh setiap anak,” pungkasnya.
