SURABAYA, Headlinejatim.com – Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS) mulai memunculkan kekhawatiran baru, bukan hanya bagi pelaku industri dan importir, tetapi juga masyarakat umum yang berpotensi menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dalam waktu dekat.
Di tengah tekanan ekonomi global tersebut, pakar ekonomi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa MSEI, mengingatkan bahwa depresiasi rupiah tidak bisa dipandang sekadar fluktuasi kurs biasa. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan sinyal awal atau *early warning indicator* terhadap kesehatan ekonomi nasional.
“Jika rupiah terus terdepresiasi sedangkan kebutuhan konsumsi masih didominasi produk impor, maka kondisi ini dapat merugikan perekonomian dalam jangka panjang,” ujar dosen Departemen Studi Pembangunan ITS tersebut, Selasa (19/5).
Fenomena melemahnya rupiah, menurut Ubaid, dipicu kombinasi tekanan global dan persoalan domestik. Dari faktor eksternal, konflik geopolitik di Timur Tengah hingga ancaman penutupan Selat Hormuz menjadi salah satu pemicu meningkatnya harga minyak dunia dan biaya energi internasional.
Kondisi itu kemudian menjalar ke berbagai sektor karena industri nasional masih memiliki ketergantungan besar terhadap bahan baku impor dan rantai perdagangan global. Ketika harga energi naik dan dolar menguat, biaya produksi ikut terdorong naik.
Di sisi lain, faktor internal juga dinilai memberi tekanan tersendiri terhadap rupiah. Ubaid menilai sentimen investor terhadap arah kebijakan industri dan investasi nasional ikut memengaruhi arus modal asing di Indonesia.
“Ketika investor menarik investasinya dalam bentuk dolar AS, maka permintaan dolar meningkat dan nilai rupiah semakin tertekan,” jelasnya.
Dampak paling nyata dari pelemahan rupiah, lanjutnya, berpotensi dirasakan langsung masyarakat melalui kenaikan harga barang impor hingga kebutuhan pokok. Industri yang sangat bergantung pada impor bahan baku diperkirakan akan menghadapi kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.
“Kenaikan harga bahan baku, energi, hingga kebutuhan pokok lainnya dapat menurunkan daya beli masyarakat,” paparnya.
Meski demikian, Ubaid menilai ekonomi Indonesia belum berada dalam kondisi rapuh. Ia menyebut sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi bantalan utama ekonomi nasional di level akar rumput.
Menurutnya, kekuatan konsumsi domestik dan aktivitas UMKM menjadi alasan mengapa ekonomi Indonesia relatif lebih tahan menghadapi gejolak global dibanding negara yang terlalu bergantung pada ekspor dan investasi asing.
Namun, ia mengingatkan bahwa UMKM tidak cukup hanya bertahan di pasar lokal. Pelaku usaha kecil perlu didorong naik kelas agar mampu menembus pasar internasional dan memperkuat devisa negara.
“UMKM perlu naik kelas, memiliki pasar ekspor, dan mampu bersaing secara global,” tegas lelaki asal Sidoarjo tersebut.
Selain penguatan UMKM, Ubaid juga menyoroti pentingnya percepatan hilirisasi sumber daya alam sebagai strategi jangka panjang memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Selama ini, menurutnya, Indonesia masih terlalu banyak mengekspor bahan mentah dan mengimpor kembali produk jadi dengan harga lebih mahal.
“Fokus pengembangan komoditas menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dapat meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia,” tambahnya.
Di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif, ia turut mengimbau masyarakat untuk lebih hati-hati mengelola keuangan. Pola konsumsi berlebihan dan pinjaman berbunga tinggi dinilai berisiko ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil.
“Masyarakat perlu lebih bijak dalam mengatur pengeluaran dan menghindari utang dengan bunga tinggi karena kondisi ekonomi dapat memengaruhi tingkat suku bunga,” katanya.
Sebagai institusi pendidikan, ITS disebut terus mendorong penguatan ekonomi berbasis inovasi dan pengembangan UMKM agar lebih adaptif menghadapi tekanan global. Langkah tersebut sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta poin ke-9 mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur berkelanjutan.
