SURABAYA, HeadlineJatim.com — Insiden keracunan massal yang menimpa sejumlah pelajar di Surabaya memicu reaksi keras dari DPRD Kota Surabaya. Legislator mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada sistem pengawasan kualitas pangan.
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menegaskan bahwa aspek higienitas tidak boleh dikorbankan demi mengejar target distribusi. Kejadian ini harus menjadi peringatan keras bagi penyedia jasa makanan agar lebih disiplin dalam menjaga standar keamanan pangan.
“Pengawasan makanan harus diperketat. Jangan hanya melihat dari tampilan atau aroma saja, karena makanan yang terlihat layak belum tentu bebas dari kontaminasi bakteri atau zat berbahaya,” tegas Syaifuddin saat ditemui di Kantor DPRD Surabaya, Senin (11/5/2026).
Desak Audit Vendor dan Satuan Pelayanan Bergizi
Syaifuddin menilai mekanisme pengecekan makanan di lingkungan sekolah saat ini masih sangat lemah dan hanya bersifat visual. DPRD mendorong adanya standar Quality Control (QC) yang baku, mulai dari pemilihan bahan baku di dapur hingga proses distribusi ke tangan siswa.
DPRD juga telah menginstruksikan Komisi D untuk segera berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG) dan vendor penyedia.
“Jika hasil uji laboratorium membuktikan keracunan bersumber dari vendor tertentu, kami minta operasional pemasok tersebut dihentikan sementara. Tidak ada toleransi untuk keselamatan anak-anak kita,” imbuhnya.
Sebagai kota yang menyandang status Kota Layak Anak Dunia, Surabaya diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi orang tua siswa. DPRD meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan mengaktifkan kembali peran Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai garda terdepan penanganan medis darurat.
Selain penanganan fisik, Pemkot juga didorong memberikan pendampingan psikologis atau trauma healing bagi siswa yang terdampak. Langkah ini penting agar para pelajar tidak merasa takut untuk kembali mengikuti program MBG di sekolah.
“Keselamatan anak adalah prioritas utama. Jangan sampai program yang tujuannya baik ini justru menjadi momok bagi siswa dan wali murid karena lemahnya pengawasan di lapangan,” pungkas Syaifuddin.
