Dr Ir Muhamad Sayuti ST MT saat menjelaskan disertasinya tentang proses bisnis pada sidang promosi doktor di Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS.(Istimewa)
SURABAYA, HeadlineJatim.com – Lemahnya koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan belum optimalnya integrasi manajemen risiko menjadi tantangan serius dalam reformasi birokrasi di Indonesia.
Menjawab persoalan tersebut, lulusan program Doktor Departemen Teknik Sistem dan Industri (DTSI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr. Ir. Muhamad Sayuti, S.T., M.T., menawarkan kerangka kerja baru untuk memperkuat tata kelola pemerintah daerah (pemda).
Dalam disertasinya, Sayuti menyoroti bahwa selama ini evaluasi proses bisnis di lingkungan pemerintahan cenderung bersifat normatif. Padahal, tanpa pengukuran dampak empiris, kinerja pemda sulit untuk dipetakan secara akurat.
“Evaluasi proses bisnis di pemda seringkali belum terintegrasi dengan manajemen risiko. Inilah yang menyebabkan koordinasi lintas OPD sering terhambat,” ungkap Sayuti, Senin (27/4/2026).
Melalui riset yang menggunakan sampel 12 pemerintah provinsi, Sayuti menerapkan metode Business Process Reengineering (BPR) berbasis risiko. Penelitian ini secara khusus melakukan pengendalian risiko di Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengombinasikan metode House of Risk (HOR) dan Analytic Network Process (ANP) untuk menentukan mitigasi risiko yang paling dominan.
Hasilnya cukup signifikan. Dari 23 variabel yang diuji, terdapat sembilan variabel yang berpengaruh besar terhadap performa birokrasi. Implementasi kerangka kerja ini terbukti berdampak positif pada kualitas pelayanan publik, kemudahan akses layanan masyarakat, hingga kontribusi pada penurunan angka kemiskinan.
“Rancangan ini mampu menyederhanakan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” tambah pria kelahiran Indramayu tersebut.
Selama masa studinya di bawah bimbingan promotor Dr. Ir. Bambang Syairudin, M.T., dan co-promotor Dr. Ir. I Ketut Gunarta, M.T., Sayuti telah mempublikasikan lima karya ilmiah, termasuk pada jurnal internasional terindeks Scopus Q2.
Inovasi ini diharapkan tidak hanya berhenti di Sulawesi Tengah, namun dapat diadopsi secara nasional oleh provinsi lain sebagai panduan pengendalian risiko birokrasi. Langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen ITS dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin kualitas pendidikan dan inovasi infrastruktur.
“Harapan saya, inovasi ini bisa menjadi panduan bagi provinsi lain untuk meningkatkan keberhasilan implementasi proses bisnis menuju tata kelola yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.
