Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa. (Dok. DPRD Jatim)
SURABAYA, HeadlinJatim.com – Ancaman persoalan sampah di kawasan penyangga Surabaya kian nyata. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Dedi Irwansa, mendorong gerakan kolektif berbasis masyarakat untuk mencegah krisis lingkungan yang semakin meluas, khususnya di wilayah Sidoarjo.
Seruan itu disampaikan saat bertemu jajaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se-Kecamatan Taman di Kelurahan Bebekan. Dalam forum tersebut, Dedi menegaskan bahwa persoalan sampah tak lagi bisa ditangani secara parsial atau sektoral.
“Penanganan sampah harus jadi prioritas. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat,” tegasnya, Senin (13/4/2026).
Menurut politisi Partai Demokrat itu, pola penanganan sampah selama ini masih terfragmentasi antarwilayah. Padahal, karakter persoalan lingkungan (terutama di kawasan padat seperti Taman) bersifat lintas batas administratif.
Dedi mengingatkan, tanpa sinergi antarwilayah, persoalan sampah berpotensi menjadi krisis yang lebih besar. Ia menilai, keterlibatan aktif masyarakat di tingkat kelurahan menjadi kunci utama untuk memutus rantai persoalan dari hulu.
Peran LPMK, lanjutnya, sangat strategis sebagai penggerak di akar rumput. Tidak hanya dalam hal edukasi, tetapi juga dalam membangun kesadaran kolektif warga untuk mengelola sampah secara mandiri.
“Kalau tiap wilayah bergerak sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau kompak, persoalan ini bisa kita selesaikan bertahap,” ujarnya.
Pertemuan tersebut mencatat kesamaan pandangan antara DPRD dan para pengurus LPMK terkait urgensi penanganan sampah. Namun, Dedi menekankan bahwa diskusi tidak boleh berhenti sebagai wacana.
Ia mendorong lahirnya langkah konkret, mulai dari penguatan sistem pengelolaan sampah di tingkat kelurahan hingga kolaborasi lintas wilayah yang lebih terstruktur.
Dorongan ini sekaligus menjadi alarm bahwa persoalan sampah di wilayah penyangga kota besar seperti Sidoarjo tidak bisa lagi ditunda. Tanpa aksi bersama, ancaman lingkungan dan kesehatan masyarakat akan semakin sulit dikendalikan.
