SURABAYA, HeadlineJatim.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai siaga menghadapi ancaman kemarau panjang 2026 yang diprediksi berdampak luas. Melalui Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4), seluruh kepala daerah diminta segera bergerak melakukan langkah antisipasi.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa respons terhadap potensi bencana tidak boleh lagi bersifat menunggu.
“Sebentar lagi musim kemarau, potensi-potensi bencana yang bisa terjadi mari kita antisipasi bersama mulai saat ini,” ujarnya.
Berdasarkan rilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau 2026 di Jawa Timur diperkirakan mulai Mei di 56,9 persen wilayah dan mencapai puncak pada Agustus dengan cakupan hingga 70,9 persen wilayah. Bahkan, periode kritis diprediksi meluas hingga 72,5 persen wilayah.
Tak hanya meluas, durasi kemarau tahun ini juga diperkirakan lebih panjang, yakni mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim. Kondisi ini dinilai akan meningkatkan tekanan kekeringan dibanding tahun sebelumnya.
Data kebencanaan awal tahun juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hingga 31 Maret 2026, tercatat 121 kejadian bencana di Jawa Timur, didominasi angin kencang sebanyak 82 kejadian dan banjir sebanyak 27 kejadian. Dampaknya, korban jiwa, kerusakan rumah, serta puluhan ribu kepala keluarga terdampak tak terhindarkan.
Secara tren, 92 hingga 97 persen bencana di Jawa Timur sepanjang 2022 hingga 2025 merupakan bencana hidrometeorologi, yang semakin diperparah oleh perubahan iklim.
“Perubahan iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, tetapi realitas yang sedang kita hadapi saat ini. Respons kita harus cepat, terukur, dan berbasis data,” tegas Khofifah.
Kemarau panjang juga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Saat sumber air menurun dan vegetasi mengering, risiko kebakaran meningkat dan dapat memperparah kerusakan lingkungan.
Di sisi lain, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak. Pada awal kemarau, sekitar 56,2 persen lahan sawah diperkirakan terdampak, dan meningkat hingga 76,7 persen atau sekitar 921 ribu hektare saat puncak kemarau.
Padahal, total luas lahan baku sawah di Jawa Timur mencapai lebih dari 1,2 juta hektare, dengan sekitar 40,4 persen merupakan sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan.
Meski demikian, Pemprov Jatim tetap menargetkan luas tambah tanam padi lebih dari 2,42 juta hektare pada 2026, dengan sejumlah daerah seperti Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi, hingga Jember menjadi prioritas.
Untuk itu, Pemprov Jatim menyiapkan strategi terpadu lintas sektor. Penanganan karhutla difokuskan pada pencegahan dini melalui sistem peringatan (early warning system), respon cepat darat dan udara, rehabilitasi lahan, serta penegakan hukum.
Sementara mitigasi kekeringan dilakukan melalui penguatan manajemen sumber daya air, seperti optimalisasi waduk dan embung, pembangunan sumur bor, distribusi air bersih, hingga program pompanisasi untuk pertanian.
Pemerintah daerah juga diminta segera memetakan wilayah rawan kekeringan dan memastikan distribusi air bersih tepat sasaran.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi langkah cepat Jawa Timur dan menyebutnya sebagai salah satu daerah yang siap menjadi contoh nasional dalam penanganan bencana.
Ia mencontohkan keberhasilan mitigasi saat erupsi Semeru 2025 yang tidak menimbulkan korban jiwa sebagai bukti kesiapsiagaan yang efektif.
Di akhir, Khofifah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, menggunakan air secara bijak, serta aktif melaporkan potensi bencana.
“Kolaborasi semua pihak menjadi kunci agar Jawa Timur tetap aman dan tangguh menghadapi kemarau panjang 2026,” pungkasnya.
