SURABAYA, HeadlineJatim.com — Pemerintah menargetkan lonjakan besar sektor perikanan pada 2026. Namun di balik ambisi tersebut, realitas di lapangan menunjukkan nelayan kecil masih belum menjadi pihak yang paling menikmati hasil dari kekayaan laut Indonesia.
Peringatan Hari Nelayan Nasional tahun ini menjadi momentum untuk menyoroti ketimpangan yang terus berulang: produksi meningkat, tetapi kesejahteraan nelayan belum bergerak signifikan.
Target Ambisius 2026
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Produksi perikanan nasional mencapai 25,84 juta ton, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan sebesar 4–6 persen, Nilai ekspor hasil perikanan menembus USD 6,7 miliar dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di kisaran 106–108
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, sektor kelautan akan menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional.
“Pertumbuhan PDB perikanan 2026 ditargetkan di rentang 4–6 persen,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Target tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan ekonomi biru yang mendorong peningkatan produksi sekaligus keberlanjutan sumber daya laut.
Meski target meningkat, kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi nasional masih relatif kecil.
Data terbaru menunjukkan PDB sektor perikanan 2025 sekitar Rp129,8 triliun, Kontribusi terhadap PDB nasional berada di kisaran 2,2–2,5 persen dan Produksi awal 2025 telah mencapai sekitar 5,85 juta ton
Angka ini menegaskan bahwa sektor perikanan memang produktif, tetapi nilai tambahnya belum optimal.
Nelayan Masih Hadapi Tekanan Berlapis
Di berbagai wilayah pesisir seperti Surabaya, Pekalongan hingga Bitung, nelayan masih menghadapi persoalan klasik. Biaya bahan bakar menyerap hingga 60–70 persen operasional, ketergantungan pada tengkulak dalam permodalan dan keterbatasan fasilitas penyimpanan hasil tangkap serta ketidakpastian cuaca akibat perubahan iklim
Kondisi ini membuat peningkatan produksi nasional tidak otomatis meningkatkan pendapatan nelayan.
Masalah utama terletak pada struktur ekonomi perikanan yang timpang.
Sebagian besar hasil tangkapan nelayan dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh industri pengolahan, eksportir, pelaku distribusi dan pasar global
Sementara nelayan kecil tetap berada di posisi paling bawah dalam rantai nilai. Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menegaskan perlunya intervensi negara.
“Negara wajib hadir memberikan perlindungan, kepastian usaha, dan peningkatan kesejahteraan bagi nelayan,” ujarnya.
Ekonomi Biru Masih Jadi Tantangan
Konsep ekonomi biru yang diusung pemerintah diharapkan mampu memperbaiki struktur sektor perikanan melalui hilirisasi dan efisiensi rantai pasok.
Namun hingga kini, implementasi di tingkat nelayan kecil masih terbatas. Akses terhadap modal, teknologi, dan pasar belum merata.
Boks Data Perikanan Indonesia 2025–2026
Target produksi 2026: 25,84 juta ton
Target ekspor: USD 6,7 miliar
Target pertumbuhan PDB: 4–6 persen
PDB sektor perikanan 2025: Rp129,8 triliun
Kontribusi ke PDB nasional: ±2,2–2,5 persen
Produksi awal 2025: ±5,85 juta ton
Hari Nelayan Nasional 2026 menjadi pengingat bahwa tantangan sektor perikanan tidak hanya soal produksi, tetapi juga distribusi dan keadilan ekonomi.
Tanpa reformasi struktural—mulai dari distribusi BBM, penguatan kelembagaan nelayan, hingga perlindungan harga—target besar yang dicanangkan berpotensi tidak berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.
Jika laut Indonesia adalah “emas biru”, maka pertanyaan yang tersisa adalah: siapa yang benar-benar menikmatinya?
Hingga hari ini, jawabannya masih belum berpihak pada nelayan itu sendiri.
Sumber:
https://www.antaranews.com/berita/4949809/kkp-targetkan-produksi-perikanan-pada-2026-capai-2584-juta-ton
https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Rilis_Data_Kelautan_dan_Perikanan_Triwulan_I__2025.pdf
https://fraksi.pks.id/2026/04/06/hari-nelayan-nasional-riyono-negara-harus-hadir-lindungi-dan-sejahterakan-nelayan/
https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202026/Report%20IBEI%20REVISI%20%28DESEMBER%202025%29.pdf
