Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi atur Jadwal Piket Kepala PD Selama Masa Mudik Lebaran.
Surabaya, HeadlineJatim.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatur jadwal piket bagi seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya selama masa mudik Lebaran 1447 Hijriah. Kebijakan ini bertujuan memastikan pelayanan publik dan keamanan kota tetap terjaga selama periode libur panjang.
Skema ini diterapkan melalui kombinasi piket fisik di kantor dan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengaturan tersebut mulai berlaku satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Idul Fitri 2026.
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa setiap kepala PD akan mendapatkan giliran piket secara bergantian. Hal ini dilakukan untuk menjaga koordinasi pemerintahan agar tetap berjalan lancar, baik pada masa arus mudik maupun arus balik.
”Seperti biasa, di Pemkot Surabaya ada giliran piket sebelum dan setelah Lebaran agar pemerintahan tetap berjalan baik dan keamanan terjaga. Semua kepala OPD akan terlibat dalam jadwal ini,” ujar Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Kamis (12/3/2026).
Eri menambahkan, meskipun ada ASN yang menjalankan skema WFA, status mereka tetap on call. Artinya, para pegawai tersebut wajib bersiaga dan dapat dipanggil sewaktu-waktu jika terjadi kondisi darurat atau dibutuhkan segera oleh instansi terkait.
Sejumlah layanan vital seperti kesehatan, pemadam kebakaran, dan ketertiban umum dipastikan tetap siaga 24 jam dengan sistem rotasi personel. Langkah ini diambil agar kebutuhan dasar dan keselamatan warga Surabaya tidak terganggu selama libur Lebaran.
Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ, kepala daerah diminta tetap siaga dan menunda perjalanan luar negeri selama masa Lebaran untuk memastikan stabilitas di daerah masing-masing.
Pengaturan piket pejabat daerah saat libur Lebaran sendiri bukan hal baru di Surabaya. Pemkot Surabaya konsisten menerapkan sistem siaga setiap tahun guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat yang berpotensi memicu gangguan layanan publik maupun keadaan darurat.
