GRESIK, headlinejatim.com— Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, kembali menyerukan pentingnya kebijakan subsidi pupuk untuk sektor perikanan, khususnya jenis SP-36, guna mendukung peningkatan produktivitas tambak dan ketahanan pangan nasional. Seruan ini disampaikan dalam kunjungan kerja Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001–2004, di Graita Eka Praja, Kamis (30/10).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yani menegaskan bahwa keberlanjutan produksi perikanan, khususnya bandeng, sangat bergantung pada ketersediaan pupuk yang terjangkau bagi para petambak. Ia menilai, kebijakan subsidi pupuk yang sempat dihentikan telah berdampak pada meningkatnya biaya produksi di lapangan.
“Kalau subsidi pupuk, khususnya SP-36, bisa diberikan kembali mulai tahun 2026, saya yakin produktivitas tambak bandeng kita akan meningkat tajam. Ini akan berpengaruh langsung pada kesejahteraan petambak dan ketahanan pangan nasional,” ujar Bupati Yani, Jumat (31/10)
Bupati Yani juga menyoroti pentingnya payung hukum di wilayah pesisir untuk mengatur potensi sumber daya kelautan dan pengelolaan wilayah pantai. Ia mencontohkan, potensi besar desalinasi air laut untuk kebutuhan industri di Gresik yang membutuhkan dukungan regulasi agar bisa memberi manfaat ekonomi secara maksimal bagi daerah dan masyarakat pesisir.
Selain soal pupuk, Bupati Yani menekankan peran strategis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nelayan. Sejak diresmikan pada 2022 oleh Gresik Migas, SPBN Campurejo tercatat menyalurkan rata-rata 14 kiloliter bahan bakar per hari, yang membantu menekan biaya operasional nelayan secara signifikan. Pada tahun 2026 mendatang, SPBN serupa juga akan dibangun di Kecamatan Ujungpangkah untuk memperluas jangkauan layanan.
“SPBN ini menjadi napas baru bagi nelayan kita. Persoalan BBM yang dulu sulit kini sudah terjawab. Pemerintah hadir untuk memastikan nelayan tidak lagi bekerja dalam tekanan biaya tinggi,” imbuhnya.
Sementara itu, Prof. Rokhmin Dahuri mengapresiasi langkah Bupati Gresik dalam memperkuat sektor perikanan dan kelautan. Ia menilai Kabupaten Gresik memiliki potensi besar untuk menjadi model pembangunan agro-maritim berkelanjutan di Indonesia, berkat perpaduan antara kekuatan industri, perikanan, dan sumber daya manusia yang unggul.
“Dengan tata kelola yang baik dan kolaborasi penta-helix — antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media — Gresik bisa menjadi contoh kabupaten pesisir modern yang memadukan industrialisasi dengan keberlanjutan sumber daya laut,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp266,2 miliar pada 2023, naik dari Rp229,5 miliar pada 2022, dan tetap stabil di Rp264,6 miliar pada 2024.
Sementara itu, produksi bandeng Gresik menyumbang lebih dari 55% total produksi bandeng Jawa Timur dan sekitar 11% produksi nasional, menjadikan Gresik sebagai salah satu lumbung bandeng terbesar di Indonesia.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen terus memperjuangkan kepentingan petambak dan nelayan agar sektor perikanan tetap tumbuh kuat, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.
