JAKARTA, HeadlineJatim.com – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menghadiri rapat koordinasi (rakor) mitigasi kekeringan lahan pertanian di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Senin (20/4/2026). Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem yang diprediksi melanda sektor pertanian tahun ini.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian tersebut menjadi forum krusial untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air. Berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau 2026 akan tiba lebih awal dan bersifat lebih kering dibandingkan kondisi normal, sehingga memerlukan kesiapsiagaan lintas sektor di tingkat daerah.
Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Indah ini menyatakan, data iklim terkini menjadi fondasi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan pertanian yang presisi.
“Dengan informasi yang ada, kita bisa menyikapi potensi kekeringan ini sebagai bagian dari proses perencanaan. Langkah yang diambil harus terukur dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujar Bunda Indah usai rakor di Jakarta.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang akan memperkuat pemetaan wilayah pertanian yang rawan krisis air. Pemetaan ini nantinya menjadi dasar penentuan pola tanam adaptif serta pengelolaan manajemen air yang lebih efisien.
Selain teknis irigasi, Bunda Indah juga menginstruksikan penguatan koordinasi antara penyuluh pertanian dengan kelompok tani. Hal ini guna memastikan setiap perubahan cuaca dapat direspons dengan cepat oleh para petani.
“Pendampingan kepada petani menjadi kunci utama agar setiap dinamika iklim bisa direspons dengan baik tanpa mengganggu stabilitas produksi pangan kita,” tegasnya.
Bunda Indah menekankan bahwa menjaga produktivitas pertanian di tengah tantangan iklim memerlukan kesiapan sistem pendukung yang solid, mulai dari infrastruktur irigasi hingga distribusi sumber daya. Hasil koordinasi nasional ini akan segera diimplementasikan dalam kebijakan daerah agar selaras dengan arah ketahanan pangan nasional.
“Pertanian harus tetap berjalan, tetapi dengan cara yang lebih adaptif. Melalui langkah terencana dan koordinasi yang kuat, kami berupaya menjaga stabilitas sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah,” pungkasnya.
