SURABAYA, HeadlineJatim.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyusun arah pembangunan 2027 dengan menekankan perencanaan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Namun di saat yang sama, ketimpangan ekonomi antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur 2027 yang dibuka Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (14/4).
Forum ini dihadiri Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta jajaran Forkopimda, kepala daerah, dan perwakilan berbagai elemen masyarakat.
“Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Khofifah menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berbasis data, termasuk melalui penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran dan pemadanan data dinilai krusial agar kebijakan tepat sasaran.
Namun, data yang sama juga menunjukkan kesenjangan signifikan. Kontribusi ekonomi wilayah utara Jawa Timur mencapai 54,57 persen, sementara wilayah selatan hanya 20,53 persen dan Madura 3,81 persen.
Untuk mengurangi disparitas tersebut, pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) dipacu sebagai proyek strategis. Hingga kini, progresnya mencapai 390,84 kilometer atau 62,2 persen dari total panjang 628,39 kilometer. Pada 2026 ditargetkan tambahan 30,59 kilometer.
“Pembangunan Pansela diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi wilayah selatan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah,” katanya.
Di sektor layanan dasar, Jawa Timur mencatat capaian tinggi pada kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga 1 April 2026, sebanyak 97,71 persen atau sekitar 41,13 juta jiwa dari total 42,3 juta penduduk telah terdaftar.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga menunjukkan hasil positif dengan menempati peringkat kedua nasional. Peserta didominasi kelompok usia 40–59 tahun sebanyak 944.030 jiwa (28,92 persen), dengan partisipasi perempuan 58,44 persen.
Penguatan layanan kesehatan turut dilakukan melalui Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Pada 2025, Pemprov Jawa Timur membiayai 1.001 perawat di 21 kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan Khusus.
Jawa Timur juga aktif menjalankan program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau sekitar 8,58 juta penerima manfaat.
Program ini didukung oleh 4.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 3.412 unit telah beroperasi dan 823 lainnya dalam tahap persiapan. Sebanyak 160.524 tenaga petugas dilibatkan, serta 2.018 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah diterbitkan hingga 10 April 2026.
Di sektor ekonomi desa, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah membentuk 8.494 koperasi atau mencapai 100 persen target kelembagaan. Sebanyak 99 persen merupakan koperasi baru yang mayoritas bergerak di sektor sembako.
“Ke depan, penguatan kapasitas SDM, akses permodalan, dan ekosistem kemitraan menjadi kunci keberlanjutan KDKMP,” ujar Khofifah.
Pada sektor pendidikan, Jawa Timur mencatat kontribusi terbesar dalam Program Sekolah Rakyat dengan 26 unit atau sekitar 15 persen dari total nasional. Program ini mencakup 97 rombongan belajar dengan total 2.450 peserta didik.
Dukungan diberikan melalui penyediaan fasilitas, pelatihan kebencanaan oleh Tagana, pemberdayaan ekonomi orang tua, serta penguatan literasi melalui perpustakaan.
Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga memperkuat pendidikan keagamaan melalui Program Bosda Madin dengan skema pembiayaan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota.
Musrenbang RKPD 2027 ditutup dengan penandatanganan Berita Acara oleh berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, legislatif, akademisi, organisasi keagamaan, perempuan, pemuda, kelompok disabilitas, hingga dunia usaha.
Khofifah menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan ke depan.
“Kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan adalah fondasi kokoh untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju, adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
