SURABAYA , Headlinejatim.com – Di balik tumpukan sampah yang setiap hari diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), ada ancaman tak kasat mata yang kini mulai menghantui kota-kota besar di Pulau Jawa: gas metana.
Bukan hanya menimbulkan bau dan polusi, sampah organik seperti sisa makanan, sayuran busuk, hingga limbah pasar ternyata menjadi penyumbang besar emisi metana, gas rumah kaca yang disebut memiliki daya pemanasan jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida.
Kondisi itu membuat persoalan sampah tidak lagi sekedar urusan kebersihan kota, namun telah berubah menjadi isu krisis iklim dan kesehatan lingkungan.
Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan “Zero Waste Academy” (ZWA) bertajuk “Rencana Aksi Pengurangan Metana dari Pengelolaan Sampah di Surabaya” yang digelar pada 19–21 Mei 2026 di Surabaya.
Kegiatan yang berlangsung di The Southern Hotel itu digagas Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan bersama sejumlah organisasi lingkungan seperti Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Gita Pertiwi, Diet Plastik Indonesia, Komunitas Nol Sampah Surabaya, dan Aliansi Zero Waste Indonesia.
Pelatihan tersebut diikuti perwakilan pemerintah daerah dari 12 kabupaten/kota, komunitas pengelola sampah, hingga lembaga pemerintah yang membahas strategi pengurangan emisi metana dari sektor persampahan.
Mulai dari pengumpulan emisi, pengelolaan sampah rendah emisi, hingga penyusunan rencana aksi daerah menjadi materi utama dalam forum tersebut. Peserta juga dijadwalkan mengunjungi Pusat Daur Ulang Jambangan dan TPS3R Pondok Manggala Balasklumprik untuk melihat praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas.
Di Pulau Jawa, persoalan emisi metana dinilai semakin serius karena tingginya volume sampah organik dan masih dominannya praktik ” open dumping ” di banyak TPA. Ketika sampah organik tertimbun tanpa pengelolaan yang memadai, proses pembekuan anaerobik, menghasilkan gas metana dalam jumlah besar.
Selain mempercepat perubahan iklim, akumulasi gas tersebut juga meningkatkan risiko kebakaran TPA dan menurunkan kualitas udara perkotaan.
Kabid Wilayah III Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa, Gatut Panggah Prasetyo, menegaskan gas metana merupakan senyawa berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan manusia.
“Gas metan ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Senyawa ini mudah terbakar dan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan serta kualitas udara,” ujarnya.
Menurutnya, pengendalian emisi metana kini menjadi langkah mendesak karena tekanan terhadap lingkungan terus meningkat seiring bertambahnya sampah perkotaan.
“Upaya yang komprehensif merupakan mekanisme yang harus dilakukan untuk mengendalikan gas metan guna menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesehatan makhluk hidup,” katanya.
Masalahnya, menurut Research Manager Diet Plastik Indonesia, Zakiyus Shadicky, banyak pemerintah daerah masih melihat sampah semata sebagai urusan teknis pengangkutan dan pembuangan.
“Masalah sampah dan iklim sebenarnya sangat terkait. Metana dari sampah memiliki potensi pemanasan jauh lebih besar dibanding karbon dioksida, tetapi banyak pemerintah daerah masih fokus pada aspek teknis pengelolaan sampah dan belum masuk ke isu iklim,” ujarnya.
Ia menilai pengurangan emisi metana seharusnya dimulai dari sumber utama, yakni sampah organik rumah tangga dan kawasan komersial. Namun upaya tersebut masih terkendala kapasitas daerah, pendanaan, serta belum terintegrasinya kebijakan iklim dalam sistem pengelolaan sampah.
Ancaman itu juga dirasakan daerah wisata seperti Kota Batu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Fahroni Kurniawan, mengungkapkan lebih dari 60 persen komposisi sampah di daerahnya merupakan sampah organik yang sebagian besar berasal dari pasar tradisional. Kota Batu sendiri menghasilkan sekitar 120 ton sampah setiap hari.
“Pemetaan potensi timbulan sampah organik yang menghasilkan gas metana akan menjadi langkah strategis untuk menyusun kebijakan berbasis data sehingga penanganan sampah organik bisa lebih tepat sasaran,” katanya.
Menurutnya, pengelolaan sampah organik yang lebih baik juga penting untuk memperbaiki kualitas udara Kota Batu yang beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan.
Sementara itu, Koordinator Komunitas Nol Sampah Surabaya, Wawan Sumi, menilai sumber persoalan terbesar justru berasal dari sampah sisa makanan yang selama ini dianggap sepele oleh masyarakat.
“Kita selama ini meremehkan sampah sisa makanan. Padahal ketika ditumpuk di TPA, sampah itu menghasilkan gas metana yang dampaknya jauh lebih berbahaya terhadap perubahan iklim,” ujarnya.
Menurut Wawan, pengurangan emisi metana tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah. Hotel, sekolah, kampus, kawasan permukiman, hingga perkantoran perlu mulai mengolah sampah organik secara mandiri agar volume sampah menuju TPA terus berkurang.
Pandangan serupa disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listyarini. Ia menilai kegiatan ZWA menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pengurangan emisi metana dari sektor persampahan.
“Kami mendapat banyak inspirasi tentang bagaimana sampah organik bisa dikelola sejak dari sumbernya agar tidak menjadi sampah. Selain itu, kegiatan ini juga membuka peluang kolaborasi dan pendanaan untuk mendukung program pengurangan sampah di daerah,” katanya.
Menurut Chanifah, Pemerintah Kota Cimahi kini mulai mendorong pengelolaan sampah organik sedekat mungkin dari sumber timbulan dan memperkuat kolaborasi dengan organisasi lingkungan untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, permasalahan sampah akhirnya menampilkan wajah baru. Bukan lagi hanya tentang kota yang kotor, tetapi tentang udara yang semakin tercemar, suhu bumi yang terus naik, dan ancaman ekologis yang diam-diam tumbuh dari sisa makanan di dapur rumah tangga.
