SURABAYA, HeadlineJatim.com — Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memperkuat komitmennya dalam memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan menyediakan 147 titik helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur untuk membantu para sopir truk yang mengalami kendala teknis pada layanan QR Code.
Langkah ini diambil setelah Pertamina menerima aspirasi dari kelompok sopir truk terkait penerapan QR Code Subsidi Tepat Pertamina dalam pertemuan yang digelar pada Rabu (29/4/2026). Para sopir menyampaikan masukan terkait kendala teknis di lapangan agar aktivitas distribusi logistik tidak terhambat.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa pemutakhiran data secara berkala sangat diperlukan. Hal ini bertujuan memastikan kuota BBM subsidi—baik Biosolar maupun Pertalite—digunakan oleh pihak yang sah sesuai kepemilikan kendaraan.
“Aksi penyampaian aspirasi dari para sopir kami pandang positif sebagai bentuk perhatian pelanggan. Kami berkomitmen untuk terus mendengarkan dan menghadirkan solusi guna meningkatkan kualitas layanan,” ujar Ahad, Jumat (1/5/2026).
Sistem Deteksi Anomali Transaksi
Ahad memaparkan, beberapa kendala pada QR Code biasanya terjadi karena sistem mendeteksi adanya anomali transaksi. Pola penggunaan yang mencurigakan, seperti pengisian volume besar dalam waktu berdekatan di beberapa SPBU berbeda, akan memicu verifikasi ulang oleh sistem untuk mencegah penyalahgunaan.
“Jika QR Code terblokir atau tidak dapat digunakan, hal itu merupakan bagian dari sistem keamanan. Oleh karena itu, kami membuka 147 helpdesk di Jatim agar proses verifikasi ulang dan pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan cepat,” tambahnya.
Progres Pendaftaran Ulang
Berdasarkan data terbaru, terdapat 119 kendaraan yang melakukan pendaftaran ulang untuk pengaktifan QR Code. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 kendaraan atau sekitar 73,1 persen telah berhasil menyelesaikan proses.
Sementara itu, 32 kendaraan (26,9%) masih dalam proses karena kendala administratif, seperti nomor polisi yang belum terdaftar, data yang terhapus, hingga perlunya revisi spesifikasi kendaraan.
Pertamina Patra Niaga mengimbau para pemilik kendaraan yang datanya belum aktif untuk segera melakukan pendaftaran ulang dengan dokumen yang sesuai. Proses ini dirancang sederhana agar distribusi energi yang adil dan tepat sasaran dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berhak.
