Hendra Prayogi, Ketua DPD GMNI Jawa Timur. (Dok. Pribadi for Headline Jatim)
Surabaya, HeadlineJatim.com – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jawa Timur menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang diusulkan Partai Golkar. GMNI menilai gagasan tersebut tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya politik dan justru berisiko menggerus hak politik rakyat.
Ketua DPD GMNI Jawa Timur, Hendra Prayogi, menegaskan bahwa tingginya ongkos pilkada bukan disebabkan oleh partisipasi masyarakat, melainkan oleh persoalan internal partai politik. Ia menyebut pembengkakan biaya sudah terjadi sejak tahap pencalonan, mulai dari mahar politik hingga pembiayaan kandidat yang mayoritas berasal dari kader partai itu sendiri.
“Pilkada mahal itu bukan karena rakyat, tetapi karena partai politik. Dari mahar politik sampai pembiayaan kandidat yang notabene kader partai sendiri. Jangan kemudian rakyat yang disalahkan,” ujar Hendra kepada headlinejatim.com, Rabu (7/1/2026).
Menurut GMNI Jatim, mengembalikan mekanisme pilkada melalui DPRD bukanlah solusi. Organisasi mahasiswa nasionalis tersebut justru menilai langkah itu berpotensi memundurkan kualitas demokrasi dan mempersempit ruang partisipasi publik dalam menentukan pemimpin daerah.
“Pilkada tidak langsung bukan jawaban. Solusinya ada pada penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang kuat, dan keseriusan mengatur ulang tata kelola pilkada agar lebih transparan dan adil,” tegas Hendra.
Ia juga mengingatkan agar isu mahalnya pilkada tidak dijadikan dalih untuk mencabut hak politik warga negara. Menurutnya, demokrasi mensyaratkan keterlibatan langsung rakyat, bukan menyerahkan sepenuhnya proses politik kepada elite di parlemen daerah.
“Kalau pilkada dianggap mahal, yang dibenahi adalah komitmen partai politik menekan biaya, bukan justru menggeser beban dengan mencabut hak rakyat memilih,” katanya.
Lebih lanjut, GMNI Jatim menilai pilkada melalui DPRD bertentangan dengan semangat reformasi 1998. Hendra mengingatkan bahwa reformasi diperjuangkan dengan pengorbanan besar demi membuka ruang demokrasi yang lebih partisipatif dan terbuka.
“Mengembalikan pilkada ke DPRD sama saja mengingkari amanat reformasi yang dibayar mahal oleh rakyat,” ujarnya.
GMNI juga menepis anggapan bahwa pilkada tidak langsung akan menghilangkan praktik politik uang. Menurut Hendra, pola transaksional justru berpotensi berpindah ke lingkaran elite yang lebih sempit dan sulit diawasi publik.
“Money politics tidak otomatis hilang. Yang terjadi bisa jadi transaksi politik di level elite,” ucapnya.
GMNI Jatim menegaskan komitmennya untuk terus menjaga demokrasi agar tetap menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam proses politik.
“Demokrasi harus hidup. Rakyat tidak boleh hanya jadi penonton,” pungkas Hendra.
