Foto Ilustrasi dibuat oleh tim grafis.
JEMBER, HeadlineJatim.com — Pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan di Kabupaten Jember periode 18-24 April 2026 menuai kritik tajam dari kalangan legislatif. Proses tersebut dinilai menyisakan persoalan teknis serius, mulai dari rendahnya akurasi data hingga beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak efektif.
Anggota Komisi D DPRD Jember, Muhammad Ahmad Birbik Munajil, menegaskan bahwa verval data kemiskinan Jember kali ini jauh dari kata ideal. Ia menyoroti lemahnya pemahaman petugas terhadap 39 variabel penilaian yang menjadi dasar penentuan kategori Desil 1 (kelompok masyarakat termiskin).
“Pelaksanaan ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Muncul pertanyaan besar, apakah para ASN yang ditugaskan sudah benar-benar memahami 39 variabel indikator kemiskinan tersebut dalam praktik lapangan?” ujar Birbik saat diwawancarai, Kamis (30/4/2026).
Anomali Data dan Kendala Teknis
Legislator dari Fraksi Golkar ini mengungkapkan fakta lapangan yang kontradiktif, di mana ditemukan warga yang tergolong mampu justru masuk kategori Desil 1. Sebaliknya, warga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru berada di desil yang lebih tinggi atau bahkan tidak terdata.
Kondisi ini diperparah dengan durasi verval yang sangat singkat, yakni kurang dari satu minggu. Selain harus melakukan pendataan fisik, ASN diwajibkan melakukan input data berbasis aplikasi yang kerap terkendala jaringan.
“Teknologi bisa menjadi kendala besar jika persiapannya tidak matang. Mengubah status desil itu rumit karena harus memenuhi seluruh variabel sistem, tidak bisa sembarangan,” tambah Birbik.
Persoalan lain yang disorot adalah penugasan lintas wilayah. Beberapa ASN dilaporkan harus menangani pendataan di kecamatan yang jauh dari domisili atau tempat tugas asal, sehingga menyulitkan pemahaman kondisi sosial masyarakat setempat secara mendalam.
Respons Pemkab Jember
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Sosial Jember yang juga menjabat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Achmad Helmi Lukman, menjelaskan bahwa proses verval saat ini masih dalam tahap uji coba (trial). Ia memastikan seluruh kendala di lapangan akan menjadi bahan evaluasi total.
“Yang terpenting datanya bisa dipertanggungjawabkan. Kami akan mengevaluasi agar penugasan ke depan bisa lebih mendekati domisili petugas agar lebih efektif,” tutur Helmi.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi ASN yang tetap turun ke lapangan meski menghadapi berbagai keterbatasan fisik maupun geografis. Helmi menegaskan bahwa sistem verval ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk membentuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional guna memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
DPRD Jember mendesak Pemerintah Kabupaten segera melakukan perbaikan mekanisme sebelum data tersebut difinalisasi. Hal ini penting agar tujuan utama pengentasan kemiskinan melalui akurasi data tidak terhambat oleh persoalan administratif dan teknis.
