LUMAJANG, HeadlineJatim.com – Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penurunan stunting, Pemerintah Kabupten (Pemkab) Lumajang terus berupaya percepat pngembangan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi infrastruktur kunci dalam implementasi program makan bergizi gratis.
Komitmen tersebut ditandai dengan peresmian SPPG Citrodiwangsan 5 oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati, Sabtu 25 April 2026. Dengan hadirnya dapur ini bisa memperluas jangkauan layanan gizi bagi siswa juga memperkuat distribusi makanan sehat yang standar.
Lebih dari 70 dapur SPPG sudah beroperasi di Lumajang, belum yang masih dalam tahap pembangunan. Perluasan ini menjadi bagian dari strategi daerah dalam mendukung agenda nasional pembangunan manusia.
“Semakin banyak dapur yang beroperasi, semakin luas jangkauan layanan gizi bagi anak-anak. Ini penting untuk memastikan pemerataan,” ujar Bupati Lumajang Bunda Indah sapaannya.
Secara nasional, pemenuhan gizi anak menjadi prioritas utama dalam pembangunan, terutama untuk menekan angka stunting yang ditargetkan turun signifikan dalam RPJMN.
Penyediaan makanan bergizi di sekolah dinilai efektif karena langsung menyasar kelompok usia produktif sejak dini. Keberadaan SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur produksi, tetapi juga sebagai simpul pengendalian kualitas pangan, mulai dari pemilihan bahan, proses pengolahan, hingga distribusi ke penerima manfaat.
“Kualitas menjadi aspek yang tidak bisa ditawar karena menyangkut kesehatan anak-anak. Standar kebersihan, kandungan gizi, dan proses penyajian harus dijaga secara ketat,” tegasnya.
Mengingat kompleksitas operasional dan tanggung jawab yang diemban. Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan pengawasan berlapis, baik melalui pemantauan langsung maupun sistem digital.
“Pemantauan dilakukan setiap hari, termasuk melalui sistem online, untuk memastikan kualitas tetap terjaga,” imbuhnya.
Langkah ini mencerminkan sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional. Meski kewenangan utama berada di tingkat pusat, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan.
“Program ini bukan sekadar program bantuan, selain menjadi investasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, program ini juga menjadikan fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tandasnya.
