Renewable Energy Integration Demonstrator of Indonesia (REIDI) sebagai kawasan integrasi energi terbarukan yang dibangun di kampus ITS untuk mendukung ketahanan energi nasional. (ITS)
SURABAYA, HeadlineJatim.com – Memanasnya konflik geopolitik dunia mulai memberi alarm serius bagi ketahanan energi Indonesia. Di tengah potensi gangguan pasokan minyak global, pakar strategi bisnis dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Arman Hakim Nasution, mengingatkan bahwa ketergantungan energi impor dapat menjadi bom waktu bagi stabilitas ekonomi nasional.
Menurut Arman, konflik berkepanjangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia, khususnya di Selat Hormuz—salah satu jalur vital perdagangan minyak global.
“Jika distribusi di jalur ini terganggu, dampaknya bisa langsung terasa dalam bentuk lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh dunia,” ujarnya.
Dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS itu menegaskan, dampak krisis energi tidak berhenti pada sektor bahan bakar semata. Kenaikan harga energi akan merambat ke berbagai sektor industri, mulai dari plastik hingga pupuk, yang pada akhirnya menekan harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Energi adalah sektor hulu. Ketika terganggu, sektor lain pasti ikut terdampak. Ini efek domino dalam ekonomi,” jelasnya.
Lebih mengkhawatirkan, Indonesia hingga kini masih bergantung pada pasokan energi impor. Arman memaparkan, sekitar 49,5 persen kebutuhan BBM nasional dan 80 hingga 84 persen Liquefied Petroleum Gas (LPG) masih dipenuhi dari luar negeri.
Ketimpangan antara tingginya konsumsi dan terbatasnya produksi dalam negeri ini dinilai sangat rentan terhadap gejolak global. Dalam situasi krisis, tekanan ekonomi akibat energi bahkan bisa berujung pada persoalan sosial.
“Ketika harga energi naik, daya beli masyarakat tertekan. Ini bisa memicu instabilitas yang lebih luas jika tidak diantisipasi,” ungkapnya.
Tak hanya faktor eksternal, Arman juga menyoroti lemahnya kapasitas pengolahan energi dalam negeri sebagai akar persoalan. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi energi panas bumi terbesar kedua di dunia.
Sebagai alumnus Universitas Gadjah Mada, ia menilai optimalisasi sumber energi domestik harus menjadi prioritas utama untuk keluar dari ketergantungan impor.
“Potensi kita besar, tapi belum dimanfaatkan maksimal. Ini yang harus segera dibenahi jika ingin mandiri secara energi,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, termasuk panas bumi, tenaga surya, hingga biogas berbasis potensi daerah. Setiap wilayah, kata dia, memiliki karakteristik yang bisa dikembangkan sebagai sumber energi alternatif.
Sebagai contoh, daerah dengan intensitas matahari tinggi dapat mengoptimalkan panel surya, sementara kawasan peternakan bisa mengolah limbah menjadi energi biogas.
Di akhir pemaparannya, Arman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan energi nasional.
“Masyarakat harus mulai berhemat energi, industri perlu berinovasi, dan pemerintah wajib menghadirkan kebijakan yang mendorong kemandirian energi,” pungkasnya.
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target Sustainable Development Goals, khususnya poin ke-7 tentang energi bersih dan terjangkau serta poin ke-9 terkait industri, inovasi, dan infrastruktur.
