JAKARTA, HeadlineJatim.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengukuhkan posisinya sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerima penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan status Kinerja Tinggi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025, Jawa Timur meraih skor 3,4695. Prestasi ini kian istimewa karena Jatim menjadi provinsi dengan perolehan penghargaan terbanyak secara nasional, yakni membawa pulang 11 penghargaan dari total 29 penghargaan yang tersedia untuk kategori provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
“Alhamdulillah, Jawa Timur menerima buah dari kerja keras dan sinergitas bersama. Dari total 9 kota dan 15 kabupaten terbaik se-Indonesia, Jatim menyumbang 10 kabupaten/kota ditambah satu untuk pemerintah provinsi,” ujar Gubernur Khofifah usai seremoni.
Khofifah menjelaskan bahwa capaian ini sejalan dengan tema Hari Otonomi Daerah tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Di Jawa Timur, visi tersebut diimplementasikan melalui sembilan misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawa Bhakti Satya untuk periode 2025–2029.
“Otonomi daerah kami maknai secara aplikatif untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan. Melalui Nawa Bhakti Satya, kami pastikan program prioritas pemerintah pusat diperkuat dan disukseskan di tingkat daerah,” tegas Khofifah.
Adapun 10 kabupaten/kota di Jatim yang turut meraih penghargaan berkinerja tinggi antara lain Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Malang, Nganjuk, Ngawi, Sidoarjo, Kota Blitar, dan Kota Surabaya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan, melainkan tanggung jawab besar dalam menghadirkan pelayanan publik yang adil.
“Kewenangan tanpa integritas hanya melahirkan kesewenang-wenangan. Desentralisasi harus dibarengi dengan keadilan agar tidak memproduksi ketimpangan. Otonomi Daerah adalah tanggung jawab untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi rakyat,” pesan Bima Arya.
Dengan peraihan 11 penghargaan ini, Jawa Timur membuktikan konsistensinya dalam menjaga standar kualitas birokrasi dan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.
