JAKARTA, HeadlineJatim.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menggeser fokus pengelolaan keuangan daerah dari sekadar mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di BPK RI, Jakarta, Kamis (2/4).
Di hadapan jajaran auditor, Khofifah menyatakan optimisme Jawa Timur mampu mempertahankan opini WTP yang telah diraih selama 10 tahun berturut-turut sejak 2015. Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak lagi menjadi tujuan akhir.
“Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rekomendasi ditindaklanjuti agar kualitas tata kelola keuangan semakin baik dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan, ke depan tantangan pemerintah daerah bukan hanya pada kemampuan menyerap anggaran, tetapi memastikan prinsip value for money benar-benar terwujud. Artinya, belanja daerah harus efektif, efisien, dan memberi manfaat optimal.
Penekanan ini menjadi krusial di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari tekanan geopolitik hingga fluktuasi harga pangan dan energi. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut lebih adaptif, termasuk melakukan refocusing anggaran ke sektor-sektor produktif.
Selain itu, Khofifah juga mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan akurasi pencatatan dan pelaporan keuangan.
Di sisi lain, ia memaparkan bahwa kinerja ekonomi Jawa Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,33% dengan kontribusi terhadap nasional sebesar 14,40% dan terhadap Pulau Jawa mencapai 25,29%.
Dari aspek fiskal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65% dari target. Sementara investasi menembus Rp147,7 triliun (tertinggi dalam enam tahun terakhir) dengan pertumbuhan ekspor sebesar 16,61% serta transaksi misi dagang melampaui Rp20 triliun.
Meski demikian, Khofifah mengingatkan masih adanya pekerjaan rumah, terutama terkait angka kemiskinan yang berada di kisaran 9,3%. “Ini menjadi refleksi sekaligus pengingat bahwa kebijakan ke depan harus lebih tajam dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bobby Adhityo Rizaldi mengingatkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada ketepatan sistem dan pencatatan, terutama terkait aset daerah.
Ia menegaskan, kesalahan dalam pencatatan aset berpotensi memengaruhi bahkan menurunkan opini laporan keuangan. Karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta melakukan identifikasi risiko dan mitigasi secara serius.
“Pencatatan aset yang tidak tepat bisa menjadi faktor penghambat. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tandasnya.
