SURABAYA, headlinejatim.com – Kebijakan Ekonomi Pancasila yang tengah dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh Senator Dapil Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, program Ekonomi Pancasila secara konsepsional bertolak belakang dengan liberalisme ekonomi yang dipraktikkan sejak era Orde Baru dan semakin mencengkram bangsa ini sejak amandemen empat tahap pada tahun 1999-2002.
Ketua DPD RI ke-5 itu pun membongkar kejahatan fiskal ekonomi liberal yang diterapkan melalui tiga skenario. “Pertama, adalah under-pricing, yaitu siasat di mana korporasi sengaja menjual komoditas nasional kepada perusahaan afiliasinya di luar negeri dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar,” jabar LaNyalla di hadapan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama pada acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Graha Kadin Jatim, Jumat (11/9/2026).
Skenario pertama itu menurut LaNyalla diperkuat melalui instrumen kedua, yakni under-invoicing, yaitu manipulasi pencatatan nilai faktur ekspor agar tampak legal secara formalitas di atas kertas. Padahal, kata dia, sesungguhnya terjadi distorsi nilai yang besar. “Seluruh rangkaian ini bermuara pada skema ketiga, yaitu transfer-pricing yang agresif, yang secara sengaja menggeser keuntungan global ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak sangat rendah demi menghindari kewajiban kontribusi domestik,” papar LaNyalla.
Itulah mengapa konglomerat Indonesia yang mulai kelihatan di Era Orde Baru, semakin membesar di Era Reformasi. Sebab, katanya, teori trickle-down effect, di mana pertumbuhan ekonomi diyakini akan menetes ke bawah, secara realitas tak pernah terjadi.
“Karena doktrin itu adalah doktrin yang diajarkan ekonom Barat yang pro dan mendukung negara-negara Barat untuk dapat menguasai ekonomi negara-negara dunia ketiga,” ulas LaNyalla.
Itulah mengapa Soekarno-Hatta menolak teori tersebut. Sebab, kata LaNyalla, Soekarno-Hatta tahu persis bahwa gerakan Neo-Kolonialisme hanya akan menjadikan Indonesia koloni dalam bentuk lain atas negara-negara kapitalis tersebut. “Soekarno-Hatta pun tahu persis bahwa hanya Pancasila, sistem demokrasi khas Indonesia yang dapat mengantarkan bangsa ini berdaulat dan berdikari serta berkepribadian,” tegasnya.
Di era Soeharto mulailah gerakan Liberalisme Ekonomi ini berkembang. Perlahan tapi pasti, hingga puncaknya mencapai kemenangan saat Reformasi, di mana Undang-Undang Dasar 1945 diubah total hingga 95 persen pada saat amandemen empat kali di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu. Maka sejak saat itu, sistem perekonomian Indonesia diserahkan kepada daulat pasar. Dan sistem politik Indonesia dijalankan dengan pola one man one vote. Bukan lagi permusyawaratan para hikmat kebijaksanaan.
“Indonesia semakin dicengkeram oleh para kapitalis. Sumber Daya Alam diangkut ke luar negeri. Lalu produk jadi yang mereka olah di luar negeri masuk kembali ke Indonesia untuk kita beli. Lalu keuntungan mereka dimasukkan lagi ke Indonesia sebagai tawaran utang dan Penanaman Modal Asing (PMA). Begitu siklusnya,” urai LaNyalla.
Saat ini, menurut LaNyalla, Presiden Prabowo mencoba membelokkan kemudi kapal Indonesia, menuju paradigma Ekonomi Pancasila, sekaligus untuk mewujudkan substansi demokrasi di Indonesia, yaitu kedaulatan dan keadilan sosial. “Tentu terjadi perlawanan. Karena Presiden Prabowo ingin menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang itu artinya menabrak Mazhab Neo-Liberal yang sudah dijalankan di Indonesia,” ujarnya.
LaNyalla memahami keresahan mahasiswa di Indonesia belakangan ini, sehingga para mahasiswa menggelar aksi turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi. “Tetapi saya juga berharap, para mahasiswa bisa membedakan antara fakta dan narasi. Fakta adalah kejadian. Sedangkan narasi adalah cara kejadian itu diceritakan. Juga harus bisa membedakan antara gagasan besar dengan kelemahan implementasi di lapangan, karena adanya penyimpangan oleh pelaksana,” tutur LaNyalla.
Tak dipungkirinya jika ekonomi Indonesia memang terguncang, karena adanya perlawanan. Tetapi narasinya kemudian dibelokkan menjadi Indonesia bangkrut, Indonesia collaps, Indonesia bubar dan sebagainya. Sebagai Intelektual, mahasiswa harus selalu menguji hipotesis dengan pertanyaan. Siapa yang membuat narasi? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Siapa yang mendanai?
Menurut LaNyalla, dalam setiap perang narasi selalu ada kepentingan yang bekerja. Ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik dan ada juga kepentingan geopolitik. Oleh karena itu, intelektual tidak boleh menjadi konsumen narasi. Kita harus menjadi penguji narasi. “Pesan saya, jangan mudah menjadi oposisi. Tetapi jangan pula mudah menjadi pendukung. Jadilah penimbang. Jadilah generasi yang meluruskan dan memperjuangkan cita-cita bangsa dan negara ini,” tegas LaNyalla.
Bagi LaNyalla, pertarungan terbesar bangsa ini bukan antara pemerintah dan oposisi. “Tetapi pertarungan terbesar kita adalah menentukan apakah Indonesia akan terus berjalan mengikuti logika pasar global yang menempatkan rakyat sebagai obyek atau kembali kepada Ekonomi Pancasila yang menempatkan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan,” demikian LaNyalla.
Pada kesempatan itu, LaNyalla didampingi M Rizal (Wakil Ketua Umum Kadin Jatim) dan Heru Pramono (Direktur Eksekutif Kadin Jatim). Turut hadir dosen Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Dr Riyan Sisiawan Putra.(*)
