SURABAYA, headlinejatim.com – Sejarah perjuangan bangsa tidak selalu berjalan dalam satu garis pemikiran. Di balik kemerdekaan Indonesia, terdapat sejumlah tokoh dengan gagasan, strategi, dan pandangan politik yang berbeda. Salah satunya adalah Tan Malaka, Pahlawan Nasional yang hingga kini masih kerap dipandang melalui stigma ideologi kiri, meski memiliki kontribusi besar dalam membangun pemikiran tentang republik dan kemerdekaan Indonesia.
Fenomena tersebut menjadi perhatian Ketua Riset Sistem Digital Forensik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin), Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA.
Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal Tan Malaka secara lebih mendalam. Bukan sekadar mengingat perjalanan hidupnya, tetapi juga memahami pemikiran, kontribusi, serta situasi politik yang melatarbelakangi perjuangannya.
Menurut Supangat, perbedaan ideologi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengesampingkan jasa seorang tokoh dalam sejarah bangsa.
“Perbedaan ideologi tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kontribusi seseorang dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia,” kata Supangat, 6 November 2026.
Salah satu bukti pemikiran besar Tan Malaka dapat ditelusuri melalui karya berjudul Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku berbahasa Belanda yang diterbitkan di Kanton, Tiongkok, pada April 1925 tersebut telah menguraikan gagasan mengenai perjuangan kemerdekaan dan cita-cita pembentukan Republik Indonesia.
Gagasan itu menunjukkan bahwa pemikiran tentang Indonesia sebagai sebuah republik telah berkembang jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Namun, perjalanan sejarah Tan Malaka tidak lepas dari kontroversi. Pada masa Orde Baru, kiprahnya relatif kurang mendapat ruang dalam narasi sejarah arus utama.
Keterlibatannya dalam gerakan kiri internasional serta perannya dalam Partai Murba turut membentuk persepsi masyarakat terhadap sosoknya.
Supangat menjelaskan, Tan Malaka merupakan seorang pemikir Marxis yang independen dan kritis. Bahkan, pemikirannya tidak selalu sejalan dengan garis kebijakan Komintern atau Komunis Internasional. Ia memiliki pandangan tersendiri dalam melihat potensi gerakan nasionalis dan pan-Islamisme di Asia.
MERDEKA BUKAN SEKADAR BEBAS DARI PENJAJAHAN
Bagi Tan Malaka, kemerdekaan Indonesia tidak cukup hanya dimaknai sebagai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda. Lebih dari itu, kemerdekaan harus mampu menghadirkan perubahan sosial dan membebaskan rakyat dari struktur feodalisme maupun kapitalisme yang dianggap menindas.
Pandangan tersebut terlihat melalui perjuangannya bersama Persatuan Perjuangan (PP) pada 1946 dengan mengusung semboyan “Merdeka 100 Persen”.
Di tengah langkah diplomasi pemerintah Indonesia, termasuk melalui Perjanjian Linggarjati dan Renville, Tan Malaka menekankan pentingnya kemerdekaan penuh tanpa kompromi yang dinilai mengurangi kedaulatan bangsa.
Perbedaan strategi tersebut menjadi bagian dari dinamika perjuangan para tokoh bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Tidak hanya berbicara tentang politik dan kemerdekaan, Tan Malaka juga meninggalkan warisan pemikiran melalui buku Madilog, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika.
Melalui karya tersebut, ia mendorong masyarakat untuk membangun pola pikir rasional, kritis, dan logis dalam memahami berbagai persoalan. Pemikiran itu sekaligus mengajak masyarakat agar tidak menerima suatu pandangan secara membuta, melainkan berani menguji informasi dan menggunakan akal sehat.
Perjalanan hidup Tan Malaka sendiri penuh dengan tantangan. Pengasingan dan penahanan berulang kali menjadi bagian dari perjuangannya. Ia bahkan menggunakan puluhan nama samaran untuk menyamarkan identitas selama menjalankan aktivitas politiknya.
Tan Malaka akhirnya dieksekusi pada 21 Februari 1949 di wilayah Kediri, Jawa Timur. Meski perjalanan hidupnya diwarnai dinamika politik dan kontroversi, negara kemudian mengakui jasa-jasanya dengan menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1963.
SEJARAH PERLU DIBACA SECARA KRITIS
Supangat menegaskan, memahami Tan Malaka bukan berarti masyarakat harus menerima seluruh pemikiran maupun ideologi yang dianutnya. Hal terpenting adalah menempatkan kontribusi dan perjalanan sejarahnya secara proporsional.
Ia menilai, pendidikan sejarah perlu memberikan ruang lebih luas bagi generasi muda untuk mengenal tokoh bangsa dari berbagai sudut pandang. Dengan begitu, sejarah tidak hanya menjadi kumpulan nama, tanggal, dan peristiwa, tetapi juga menjadi sarana membangun daya kritis serta pemahaman kebangsaan.
Karya-karya Tan Malaka, seperti Madilog dan Naar de Republiek Indonesia, dapat menjadi bahan kajian di lingkungan perguruan tinggi maupun komunitas literasi. Membaca langsung karya aslinya dinilai menjadi salah satu cara untuk memahami pemikirannya secara lebih objektif.
Selain itu, pelestarian situs-situs bersejarah dan penyediaan informasi yang memadai mengenai perjalanan hidup hingga lokasi peristirahatan terakhir Tan Malaka juga dinilai penting. Langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif bangsa.
“Pada Hari Pahlawan, kita tidak harus menyetujui seluruh pemikiran seorang tokoh untuk mengakui kontribusinya. Menghormati pahlawan berarti bersedia melihat sejarah secara utuh, termasuk beragam pemikiran dan jalan perjuangan yang membentuk kemerdekaan Indonesia,” tegasnya.
MENGHARGAI PAHLAWAN, MERAWAT INGATAN BANGSA
Momentum Hari Pahlawan seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial untuk mengenang jasa para pejuang. Lebih dari itu, menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai perjuangan, keberanian berpikir, serta semangat kebangsaan yang diwariskan para pendahulu.
Tan Malaka menjadi salah satu contoh bahwa perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia dibangun melalui beragam pemikiran dan strategi perjuangan. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika sejarah yang perlu dipahami, bukan semata-mata dijadikan alasan untuk melupakan kontribusi seseorang.
Pada akhirnya, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu mengenang para pahlawannya, tetapi juga bangsa yang berani mempelajari sejarah secara jujur, terbuka, dan kritis. Sebab, memahami masa lalu bukan sekadar mengenang siapa yang berjuang, melainkan mengambil pelajaran untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.
