Kejari Terima Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kebun Binatang Surabaya

SURABAYA, headlinejatim.com – Kejaksaan menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016-2024. Dalam perkara ini, tersangka berinisial CA diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 10 miliar.

Pelimpahan tersangka dan barang bukti tersebut dilakukan pada Senin (16/11/2026) di Ruang Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Seksi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menerima pelimpahan dari penyidik Pidsus Kejati Jatim setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.

Dalam proses tersebut, jaksa juga menerima sejumlah barang bukti, di antaranya delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit telepon seluler, uang tunai, serta aset berupa tanah dan bangunan.

Berdasarkan hasil penyidikan, CA yang menjabat sebagai Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya pada periode 2016-2024 diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Perbuatan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, sekitar Rp 10 miliar.

Modus yang diduga dilakukan tersangka yakni memerintahkan saksi berinisial S, yang menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance, untuk mengeluarkan uang kas perusahaan.

Tersangka juga diduga memerintahkan pembuatan dokumen administrasi seolah-olah pengeluaran tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan.

Sejumlah kebutuhan yang dicantumkan dalam dokumen tersebut antara lain pembelian pakan satwa, perbaikan kandang hewan, serta perbaikan sarana dan prasarana penunjang operasional Kebun Binatang Surabaya.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang yang dikeluarkan tersebut diduga justru digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Dalam perkara ini, CA disangkakan dengan dakwaan alternatif.

Pada dakwaan pertama, tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, pada dakwaan kedua, tersangka dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Setelah proses pelimpahan tersangka dan barang bukti selesai, jaksa penuntut umum melanjutkan penahanan CA selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur.

Penahanan tersebut dilakukan sembari menunggu proses pelimpahan perkara ke pengadilan untuk menjalani persidangan.

Related posts