Surabaya, HeadlineJatim.com – Eskalasi konflik bersenjata antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel mulai memukul sektor logistik nasional. Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak melaporkan sebanyak 85 persen kapal yang dijadwalkan bersandar di Surabaya mengalami keterlambatan sejak awal Maret 2026.
Gangguan ini merupakan imbas langsung dari ketegangan di jalur pelayaran internasional kawasan Teluk yang memicu rerouting (pengalihan rute) dan penyesuaian jadwal pelayaran global secara masif.
Keterlambatan ini mayoritas dialami oleh kapal peti kemas dan kargo curah yang mengangkut komoditas ekspor-impor. Berdasarkan data sementara, kapal-kapal tersebut mengalami penundaan jadwal sandar berkisar antara 2 hingga 5 hari.
“Operator pelayaran global saat ini sedang melakukan evaluasi risiko dan pengalihan rute demi keamanan armada. Hal ini menyebabkan jadwal kedatangan kapal di Tanjung Perak bergeser dari rencana semula,” ujar Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak di Surabaya, Selasa (4/3/2026).
Meskipun terjadi keterlambatan kedatangan, pihak otoritas memastikan operasional bongkar muat di dermaga tetap berjalan. Pengaturan tambatan dan prioritas muatan tertentu diberlakukan secara ketat untuk mencegah terjadinya penumpukan barang yang berkepanjangan di terminal.
Tanjung Perak sebagai Simpul Logistik Strategis
Gangguan pada jadwal pelayaran ini menjadi perhatian serius pemerintah mengingat posisi Pelabuhan Tanjung Perak sebagai urat nadi logistik Indonesia bagian timur. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, arus peti kemas di pelabuhan ini mencapai lebih dari 3,9 juta TEUs per tahun.
Keterlambatan pada skala 85 persen kapal berpotensi mengganggu distribusi bahan baku industri dan stabilitas harga komoditas di pasar domestik. Kondisi ini serupa dengan krisis logistik global yang pernah terjadi pada 2020 dan 2021, di mana biaya angkut laut (freight) dan premi asuransi kapal melonjak tajam akibat ketidakpastian di jalur strategis seperti Selat Hormuz.
Langkah Mitigasi Pemerintah
Sebagai informasi, sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melintasi Selat Hormuz. Eskalasi di kawasan tersebut selalu berdampak domino pada efisiensi pelayaran dunia.
Menanggapi situasi ini, Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan operator pelayaran internasional untuk meminimalkan dampak lanjutan. Skema mitigasi risiko, termasuk penyesuaian jadwal sandar dan optimalisasi ruang penumpukan, mulai diaktifkan guna menjaga kelancaran arus barang nasional di tengah gejolak geopolitik global.
