Khofifah Serahkan Bantuan Rp 276 Juta untuk Nelayan Muncar, Janji Fasilitasi BPJS hingga Perizinan Produk UMKM

BANYUWANGI, headlinejatim.com— Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan senilai Rp 276 juta kepada kelompok nelayan dan pelaku usaha perikanan di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi, Sabtu (12/7). Bantuan ini menjadi bagian dari upaya penguatan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kunjungan Gubernur Khofifah juga diisi dengan dialog langsung bersama para nelayan dan pelaku usaha perikanan. Ia didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jatim Isa Anshori serta Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono.

Read More

Dalam kunjungan tersebut, Khofifah menyerahkan sejumlah bantuan, yakni:

100 unit alat tangkap ikan senilai Rp 60 juta, diberikan simbolis kepada 25 orang nelayan.

Paket budidaya ikan lele senilai Rp 166 juta untuk dua kelompok pembudidaya ikan.

Bantuan pengemasan produk olahan ikan senilai Rp 50 juta untuk dua kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan.

“Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah soal tumpukan sampah dan bangkai kapal yang mengganggu aktivitas pelabuhan. Insya Allah minggu depan kami akan kembali dan melakukan pengerukan menggunakan ekskavator,” kata Khofifah.

Namun ia menekankan bahwa kapal-kapal yang akan dibersihkan harus dipastikan tidak bertuan atau sudah tidak akan digunakan lagi.

Khofifah juga menanggapi persoalan minimnya sinyal komunikasi di laut yang sering menghambat penanganan kecelakaan kerja.

“Kami akan koordinasikan ini dengan Kementerian Kominfo. Dan untuk jaminan keselamatan kerja, para nelayan yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan akan kami fasilitasi,” ujarnya.

Dalam sesi dialog, Gubernur juga menyimak aspirasi dari Rabiatullah, perwakilan kelompok Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan) yang fokus memberdayakan istri-istri nelayan. Kelompok ini sudah berhasil memasarkan produk olahan ikan hingga luar daerah, namun terkendala perizinan seperti BPOM dan HAKI.

“Kami mohon pendampingan perizinan, Bu Gubernur, agar produk kami bisa bersaing secara legal dan tidak dijiplak,” ujar Rabiatullah.

Menanggapi hal ini, Khofifah menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk memberikan pendampingan penuh. “Untuk HAKI prosesnya relatif cepat. Tapi untuk BPOM memang butuh waktu dan biaya karena ada proses laboratorium dan survei. Saya minta tim kami membantu proses ini agar produk UMKM perikanan bisa lebih maju dan terlindungi secara hukum,” jelasnya.

Pelabuhan Perikanan Muncar merupakan salah satu pelabuhan strategis di Jawa Timur, dengan lebih dari 920 kapal dan sekitar 13.000 nelayan yang aktif beroperasi. Pada 2024 lalu, pelabuhan ini dinobatkan sebagai Juara 3 Pelabuhan Perikanan Teladan Nasional oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *