SURABAYA, headlinejatim.com— Kota Surabaya kembali mencetak prestasi membanggakan. Berdasarkan data Pengadilan Agama, angka dispensasi kawin (diska) di Kota Pahlawan turun drastis hingga 61,63 persen sepanjang 2024. Penurunan tajam ini tak lepas dari strategi inovatif dan kolaboratif yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama berbagai pihak.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan capaian tersebut dalam presentasi virtual kepada Tim Juri Kinerja Pencegahan Perkawinan Anak (PPA Award) dari ruang sidang Balai Kota, Kamis (12/6).
“Penurunan ini bukan hanya angka, tapi hasil dari kerja nyata lintas sektor, termasuk intervensi budaya di wilayah yang masih menghadapi praktik nikah siri di bawah umur,” tegas Eri.
Salah satu terobosan Pemkot adalah MoU dengan Pengadilan Agama yang memungkinkan kelurahan tidak menerbitkan surat N1 (belum menikah) bagi pasangan usia tidak ideal. Bahkan, dalam kasus perceraian, suami diwajibkan tetap memberi nafkah kepada anak. Dan jika lalai, KTP-nya diblokir. Dampaknya? Akses ke layanan seperti BPJS dan bantuan sosial otomatis tertutup.
“Kami bangun sistem digital yang terintegrasi dengan Satu Data. Begitu ada putusan cerai, datanya langsung masuk. Kami bisa pantau nafkah, bahkan usulkan pembayaran sekaligus enam bulan atau setahun sebagai bentuk tanggung jawab,” jelas Eri.
Penurunan angka pernikahan anak ini memperkuat posisi Surabaya sebagai kandidat kuat dalam Child Friendly Cities Initiative (CFCI) dari UNICEF, serta bagian dari jaringan UNESCO Aspnet Cities.
“Visi kami jelas. Surabaya jadi kota dunia yang humanis dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar pencitraan, tapi nyata dalam sistem dan kebijakan,” kata Eri.
Tak hanya regulasi, Pemkot mengedepankan edukasi dan pemberdayaan. Mulai dari program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), pusat belajar keluarga (Puspaga), hingga Balai RW jadi ruang diskusi dan konseling bagi orang tua dan anak.
“Kalau hanya melarang tanpa membekali pemahaman, itu tidak akan berhasil. Karena itu kami kuatkan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas,” lanjutnya.
Upaya ini dituangkan dalam dokumen perencanaan strategis: RPJMD 2021–2026, RKPD 2025, hingga Renstra Perlindungan Perempuan dan Anak.
Infrastruktur Sosial hingga Akar Rumput
Keberhasilan ini juga ditopang struktur kelembagaan kuat seperti DP3APPKB, Satgas PKBM kecamatan dan kelurahan, hingga fasilitator Puspaga tingkat RW.
“Kami juga punya kader terlatih. Konselor keluarga, kader PKK, Karang Taruna, hingga relawan sekolah,” imbuh Eri. “Kami dorong anak dan keluarga sebagai pelopor dan pelapor.”
Beberapa terobosan unggulan lainnya:
• Aplikasi Sayang Keluarga – pantau kondisi anak dan keluarga, dikelola Kader Surabaya Hebat
• Kelas Catin – edukasi pranikah bagi pasangan muda
• PAK (Puskesmas Ramah Anak) – layanan kesehatan ramah anak di tingkat RW
• SSW Alfa – sistem pendampingan warga sebelum menikah
Semua program ini terhubung melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, menjadikan Surabaya salah satu kota dengan ekosistem perlindungan anak paling progresif di Indonesia.
Kepala DP3APPKB Surabaya, Ida Widayati, menyebut pendekatan berbasis wilayah jadi kunci keberhasilan. Program Kampung Ramah Perempuan dan Anak (KASRPA) aktif mengedukasi masyarakat dengan model yang relevan di tiap kecamatan.
“Kami bahkan punya kampung ASI, kampung belajar, sampai kampung aman. Monitoring jam malam anak juga dilakukan rutin. Semua disesuaikan karakter masyarakat setempat,” jelasnya.
Ida menambahkan, keterlibatan tokoh agama dalam sosialisasi sangat efektif dalam menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas.
Surabaya membuktikan bahwa penanganan pernikahan dini tak cukup hanya dengan aturan. Dibutuhkan inovasi digital, keberanian politis, pemberdayaan komunitas, dan edukasi berkelanjutan.
“Kami tidak akan berhenti berinovasi. Tapi kunci sebenarnya ada di sinergi dan gotong royong,” tutup Wali Kota Eri.
