Surabaya, headlinejatim.com – Pemerintah Kota Surabaya terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat transformasi ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, berbagai program konkret diluncurkan tak hanya untuk memudahkan akses layanan keuangan digital, tapi juga melindungi warga dari jebakan pinjaman online (pinjol) ilegal dan praktik rentenir.
Dalam acara virtual assessment BPKAD Award 2025, Wali Kota Eri memaparkan langkah-langkah inovatif Pemkot Surabaya, mulai dari digitalisasi transaksi, edukasi keuangan sejak usia dini, hingga penguatan proteksi finansial warga.
“Kami tidak ingin ada warga Surabaya yang terjebak pinjol atau rentenir. Maka kami siapkan pembiayaan resmi, aman, dan mudah diakses,” tegas Eri Cahyadi dari ruang kerjanya, Rabu (11/6).
Untuk melawan dominasi pinjol ilegal, Pemkot Surabaya menggulirkan program PUSPITA (Pusat Pelayanan Terpadu) melalui PT BPR Surya Arta Utama. Program ini menyediakan kredit mikro berbunga rendah bagi pelaku UMKM dan masyarakat sektor padat karya.
“Kami turun langsung ke masyarakat. Kami ajarkan, kalau butuh dana, pinjamlah lewat PUSPITA, bukan pinjol yang mencekik,” terang Eri.
Pemkot juga mendorong budaya transaksi nontunai sejak usia sekolah. Lewat inovasi KatePay, pelajar SD dan SMP di Surabaya dapat menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai alat pembayaran di kantin sekolah hingga transportasi umum.
“Gaji ASN, bantuan sosial, hingga belanja sekolah. Semuanya sudah digital. Kami ingin warga terbiasa hidup cashless,” jelasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan misi menjadikan Surabaya sebagai smart city berbasis literasi keuangan dan digitalisasi ekonomi rakyat.
Tak hanya soal pinjaman, Pemkot juga menggencarkan edukasi tentang proteksi finansial. Kolaborasi dengan Pegadaian dan BPJS Ketenagakerjaan melahirkan program Tabungan Emas dan jaminan sosial tenaga kerja.
Hasilnya nyata:
• Tabungan Emas warga menembus Rp 743 juta
• BPJS Ketenagakerjaan mencatat kontribusi Rp 8 miliar
“Ini bukti bahwa masyarakat mulai percaya dan aktif dalam program keuangan yang aman dan legal,” kata Eri.
Pemkot juga menjadikan program Padat Karya sebagai ruang edukasi penting. Di sini warga dibekali pemahaman soal akses keuangan, pentingnya menabung, dan cara menggunakan teknologi keuangan digital.
“Kalau sudah paham digitalisasi dan literasi keuangan, kebijakan ekonomi bisa lebih tepat sasaran,” tandas Wali Kota.
Dalam membangun ekosistem digital yang utuh, Pemkot menghadirkan e-Peken, aplikasi belanja online produk UMKM lokal. Aplikasi ini memudahkan transaksi jual beli dengan harga bersaing, aman, dan mendorong UMKM naik kelas.
Transformasi keuangan digital ala Surabaya ini mendapat apresiasi dari Ketua OJK, Yunita Larasati, yang mendampingi langsung proses penilaian BPKAD Award 2025.
“Literasi keuangan warga Surabaya luar biasa. Dukungan Pemkot terhadap transaksi QRIS hingga ke sekolah dan kantor-kantor sangat masif,” ucapnya.
Yunita juga menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan agar masyarakat lebih bijak dan waspada terhadap tawaran pinjaman yang menjebak.
Fakta Kunci:
• Kemiskinan di Surabaya turun ke 1,6% pada 2024
• Transaksi non-tunai merambah sekolah dan UMKM
• Literasi keuangan digencarkan dari bawah
Surabaya bukan hanya membangun kota cerdas, tapi juga membangun warga yang melek keuangan. Dari anak sekolah hingga pelaku UMKM, semua dilibatkan dalam transformasi digital yang nyata.
