Surabaya, headlinejatim.com– Sejumlah ulama, habaib, dan tokoh masyarakat Jawa Timur menyuarakan penolakan tegas terhadap rencana uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Mereka menuntut proses yang transparan dan menjunjung tinggi keselamatan rakyat, serta meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur untuk mengawal dan mengawasi program tersebut.
Penolakan ini disampaikan langsung dalam audiensi bersama DPRD Jawa Timur di Ruang Badan Musyawarah DPRD Jawa Timur, Senin (2/6/2025). Perwakilan kelompok 40 ulama dan habaib, Drs. KH. Fadholi Moh. Ruham, M.Si, menegaskan bahwa vaksinasi yang berkaitan dengan generasi muda tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa penjelasan yang terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.
“Kebijakan vaksinasi ini menyangkut masa depan bangsa. Kalau prosesnya tidak transparan, terutama soal manfaat dan tujuan sebenarnya, masyarakat akan sulit percaya. Kalau tujuannya tidak jujur, kami tidak bisa menerima,” tegas KH. Fadholi.
Menurutnya, vaksinasi adalah persoalan besar yang melibatkan hukum, adat, dan keselamatan publik. Karenanya, program ini tidak boleh dijalankan sebagai proyek tersembunyi tanpa diketahui oleh rakyat.
“Banyak isu beredar bahwa ini semata-mata proyek. Jika benar demikian, kami menolak keras,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, para tokoh juga meminta agar DPRD Jawa Timur membawa aspirasi ini ke tingkat nasional. Mereka mendesak MUI Pusat segera mengeluarkan fatwa terkait vaksin TBC ini, sehingga ada payung hukum dan kepastian perlindungan bagi masyarakat berdasarkan hukum Islam dan keselamatan publik.
KH. Fadholi juga mengkritik keras praktik vaksinasi yang dilakukan tanpa pemahaman yang memadai, khususnya pada anak-anak yang dipaksa oleh orang tua tanpa penjelasan yang jelas.
“Sering terjadi anak-anak dipaksa disuntik tanpa persetujuan yang benar dari mereka dan orang tua. Ini sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi,” ujarnya.
Lebih jauh, KH. Fadholi menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat harus menempatkan keselamatan dan martabat rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kerja sama internasional, termasuk dalam program vaksinasi.
“Jika vaksinasi ini dipaksakan tanpa memenuhi poin-poin transparansi dan keselamatan yang kami ajukan, kami siap mengambil langkah hukum bersama ulama dan tokoh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
