SURABAYA, headlinejatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melantik sebanyak 223 pejabat struktural bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732, Sabtu (31/5/2025). Pelantikan yang berlangsung di Graha Sawunggaling itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Dalam kesempatan tersebut, Cak Eri menegaskan bahwa birokrasi bukan alat politik, melainkan pilar utama pelayanan publik. Pesan itu ia sampaikan lantang di hadapan para pejabat baru yang dilantik, mulai dari eselon II, III, hingga IV.
“Sekali lagi saya tegaskan, birokrasi bukan untuk kepentingan politik. Birokrasi adalah instrumen pelayanan masyarakat. Tidak ada tempat untuk kepentingan pribadi atau politik dalam struktur pemerintahan ini,” tegasnya.
*Rotasi dan Promosi: Pecah Zona Nyaman ASN*
Dari 223 pejabat yang dilantik, 55 orang mendapat promosi jabatan berdasarkan proposal yang diajukan dan hasil asesmen mendalam. Sisanya, mengalami rotasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Saya tidak ingin ASN terlalu lama di satu posisi. Dua tahun cukup, maksimal dua setengah tahun harus berpindah. Supaya wawasan dan pengalaman mereka berkembang,” kata Wali Kota Eri.
Rotasi ini, lanjutnya, bertujuan untuk memecah zona nyaman dan membangun kapasitas analisis para ASN. Dengan berpindah posisi, para pejabat diharapkan memahami beban kerja berbagai OPD dan meningkatkan kemampuan lintas sektor.
“Kalau terus di satu titik, mereka tidak akan berkembang. ASN harus punya ‘tour of duty’ agar bisa merasakan langsung tantangan di unit kerja lain,” tambahnya.
Pelantikan massal ini telah melalui evaluasi dan mendapat izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Wali Kota Eri menegaskan bahwa seluruh proses rotasi dan promosi dilakukan berbasis Sistem Merit.
“Penilaian dilakukan Tim Baperjakat. Mereka menghitung berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan latar belakang pendidikan. Tidak asal tunjuk,” jelasnya.
Ia pun mencontohkan pentingnya penempatan pejabat berdasarkan latar belakang keilmuan. Terutama untuk posisi-posisi teknis seperti di bidang hukum, infrastruktur, dan pelayanan publik.
“Kalau pejabat teknis, maka harus orang yang memang tahu teknisnya. Misalnya Bagian Hukum, harus dikuasai orang dengan pemahaman kuat soal hukum perdata dan pidana, bukan sekadar gelar,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Wali Kota Eri kembali menyentil pentingnya integritas dan kompetensi ASN. Baginya, keberhasilan pelayanan publik ditentukan oleh kualitas pejabatnya, bukan jabatan yang mereka sandang.
“Pelayanan publik itu cerminan wajah pemerintah. Maka ASN harus mumpuni, punya integritas, dan siap melayani, bukan dilayani,” pungkasnya.
