Surabaya, headlinejatim.com – Jelang Iduladha, kawasan Surabaya Timur kembali jadi titik ledakan penjualan hewan kurban. Dari Merr, Rungkut, Gunung Anyar, hingga Tenggilis, lapak-lapak bermunculan nyaris tanpa jeda, menjadikan trotoar dan lahan kosong sebagai pasar musiman. Fenomena tahunan ini tak hanya menggambarkan antusiasme warga, tapi juga menyoroti celah pengawasan distribusi dan kesehatan hewan yang rawan diabaikan.
Sementara di wilayah Surabaya Barat dan Tengah, aktivitas penjualan terpusat di area seperti Jambangan, Pagesangan, dan Gayungan. Namun skala dan intensitasnya jauh tertinggal dibanding lonjakan yang terjadi di kawasan timur. Persoalannya, semakin banyak hewan yang dijual, semakin besar pula potensi risiko kesehatan jika tak dikawal ketat.
Antiek Sugiharti, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, menegaskan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam memilih hewan kurban. “Kami imbau masyarakat untuk membeli hewan kurban di tempat penjualan yang telah mendapatkan pengawasan dan memiliki surat keterangan pemeriksaan dari DKPP Kota Surabaya,” tegasnya. Ia menambahkan, hewan kurban yang sah secara syariat juga harus memenuhi syarat medis. Tidak cacat, cukup umur, serta disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHH) dari daerah asal.
Sayangnya, imbauan ini kerap berulang setiap tahun tanpa banyak perubahan di lapangan. Di beberapa titik penjualan, masih ditemukan pedagang yang menggelar lapak tanpa izin jelas dan memperdagangkan hewan tanpa sertifikat kesehatan. Hal ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi juga ancaman nyata bagi kesehatan publik, terutama terkait potensi zoonosis atau penularan penyakit dari hewan ke manusia.
Pertanyaannya, sampai kapan pengawasan akan bersifat musiman dan reaktif? Ledakan pasar kurban yang terus berulang seharusnya menjadi peringatan bahwa tata kelola, sertifikasi, dan distribusi hewan kurban perlu sistem yang lebih ketat, bukan sekadar imbauan tahunan yang mudah dilupakan.
