Surabaya, headlinejatim.com— Pemerintah Kota Surabaya kembali menunjukkan langkah konkret dan progresif dalam menekan angka stunting. Lewat forum Rembuk Stunting 2025 yang digelar di Graha Sawunggaling, pemkot menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya urusan pemerintah semata, melainkan kerja kolaboratif semua sektor.
Kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Di balik suasana hangat penuh silaturahmi, hadir penegasan komitmen: mewujudkan Zero Growth Stunting di Kota Pahlawan. Penandatanganan komitmen bersama antara pemkot dan puluhan mitra strategis menjadi bukti bahwa Surabaya serius menjadikan pencegahan stunting sebagai gerakan bersama.
Data Bicara: Surabaya Terendah se-Indonesia
Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Ikhsan, menyebut angka stunting di kota ini sudah menyentuh titik terendah nasional. Berdasarkan data SSGI 2023, prevalensi stunting di Surabaya tinggal 1,6 persen—dari yang awalnya sempat menyentuh 48 persen.
“Ini bukan hasil instan. Kita kejar terus lewat intervensi langsung dan pencegahan sejak dini. Bahkan Pak Wali Kota dan Ketua TP PKK turun langsung ke lapangan. Kami tahu satu per satu kondisi anak-anak ini,” ujar Ikhsan.
Dari Remaja ke Catin: Intervensi Sejak Dini
Pemkot Surabaya juga memperluas jangkauan edukasi dengan menyasar remaja putri melalui program tablet tambah darah di sekolah dan pendampingan calon pengantin lewat Kelas Catin. “Kita siapkan fondasi keluarga sehat dari awal, tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi juga ekonomi rumah tangga,” jelas Kepala DP3A-PPKB Kota Surabaya, Ida Widyawati.
Program ini diperkuat oleh lebih dari 6.800 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang aktif mendampingi sejak pra-nikah hingga fase awal menjadi orang tua.
Model Surabaya Siap Direplikasi Daerah Lain
Inovasi dan sistem digital yang dikembangkan Surabaya bahkan terbuka untuk diadopsi daerah lain. “Silakan replikasi program dan aplikasi kami, selama disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Kami siap bantu dari sisi teknis,” kata Ikhsan.
Sinergi Jadi Kata Kunci
Bukan hanya perangkat pemerintah, kolaborasi lintas sektor ikut mendongkrak efektivitas program. Mitra dari PHRI, IDAI, POGI, PERSAGI, Baznas, LSM, hingga BUMD dilibatkan dalam edukasi, pendampingan, dan pemenuhan gizi masyarakat.
“Kami ingin semua pihak merasa memiliki tanggung jawab. Karena stunting bukan hanya isu gizi, tapi soal masa depan generasi,” tegas Ida.
Rembuk, Tapi Bukan Basa-basi
Rembuk Stunting kali ini menghadirkan narasumber dari Bappeda Jatim, BKKBN Jatim, dan Prof. Dr. Sri Sumami yang menekankan pentingnya 8.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai fase krusial pencegahan stunting.
Acara ini diikuti 7.236 peserta secara hybrid, membuktikan bahwa perhatian terhadap stunting makin meluas.
