Khofifah: Notaris dan PPAT Garda Depan Kepastian Hukum dan Ketertiban Administrasi

Surabaya, headlinejatim.com — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan peran strategis profesi notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin kepastian hukum, memperlancar berbagai urusan masyarakat, serta menjaga ketertiban administrasi di bidang perdata, pertanahan, dan dunia usaha.

“Notaris dan PPAT bukan hanya profesi teknis, tetapi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang berkeadilan dan berintegritas,” ujar Khofifah saat menghadiri Silaturahmi Halal bi Halal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Alumni Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Gedung Srijaya Surabaya, Jumat (18/4).

Read More

Khofifah optimistis keberadaan INI dan IPPAT akan memperkuat integritas pelayanan hukum di tengah era transformasi digital dan tuntutan masyarakat atas transparansi serta kecepatan layanan. Pemerintah daerah, lanjutnya, siap bersinergi dalam mendukung penguatan institusi ini demi mewujudkan layanan hukum yang akuntabel dan inklusif.

“Kita perlu membangun pertemuan pikiran yang kuat agar terjalin mutual understanding. Tanpa itu, tidak akan lahir trust (kepercayaan) dan respect (penghormatan),” imbuhnya.

Khofifah juga menekankan pentingnya adopsi sistem pendaftaran tanah elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Menurutnya, digitalisasi pendaftaran tanah mampu menekan potensi sengketa dan mempercepat pelayanan hukum di bidang pertanahan.

Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan sistem digital ini menuntut kesiapan infrastruktur jaringan serta pemerataan literasi teknologi, baik di kalangan notaris dan PPAT, maupun pemerintah daerah. “Ini tantangan bersama. Kita perlu sistem terintegrasi agar kinerja makin efektif dan efisien,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyoroti peran strategis Jawa Timur dalam proyek besar Gerbang Baru Nusantara. Ia menyebut Jatim sebagai hub logistik nasional, mengingat 80 persen pasokan logistik untuk 20 provinsi di Indonesia Timur berasal dari Jatim, dengan 19 dari 34 jalur tol laut berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Ini kekuatan luar biasa. Menjaga Jawa Timur sebagai center of gravity dan episentrum pertumbuhan nasional adalah kepentingan strategis,” tegasnya.

Acara ini turut dihadiri Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jatim Isy Karimah Syakir, Ketua IPPAT Jatim Sri Wahyu Jatmikowati, Kakanwil ATR/BPN Asep Heri, Ketua Umum Indonesia Lawyers Club Tjandra Srijaya, serta Imam Besar Masjid Al Akbar Surabaya, H Achmad Muzaki.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *