Bupati Jember, Muhammad Fawait dalam satu kesempatan di Bandara Notohadinegoro.(Foto:Istimewa)
Jember, HeadlineJatim.com– Sektor kesehatan menjadi pilar utama dalam satu tahun masa pemerintahan Bupati Jember, Muhammad Fawait. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pria yang akrab disapa Gus Fawait ini fokus membenahi layanan kesehatan yang sempat terancam kolaps akibat beban utang masa lalu.
Dalam wawancara memperingati satu tahun kepemimpinannya, Fawait membeberkan kondisi pelik yang dihadapinya saat awal menjabat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kala itu memiliki tanggungan utang sebesar Rp 214 miliar kepada tiga rumah sakit daerah, termasuk Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Soebandi.
“Ketika dilantik, hanya hitungan minggu pada waktu itu rumah sakit kita bisa kolaps,” ujar Fawait melalui sambungan telepon, Sabtu (21/2/2026).
Dilema Krisis Obat dan Stok Oksigen
Krisis tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Fawait menerima laporan bahwa stok oksigen di rumah sakit hanya cukup untuk 7 hingga 15 hari. Ancaman penghentian suplai obat-obatan dari distributor pun membayangi akibat keterlambatan pembayaran klaim.
Kondisi ini menciptakan dilema besar bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, fasilitas kesehatan terancam lumpuh, namun di sisi lain, warga Jember sangat bergantung pada layanan kesehatan gratis.
“Kondisi rumah sakit hampir kolaps, tapi di satu sisi rakyat kami banyak yang miskin dan membutuhkan pelayanan kesehatan gratis dan baik. Ini menjadi sebuah dilema,” kenang Fawait.
Motivasi Fawait untuk membenahi sektor ini juga didorong oleh memori masa kecilnya di desa, di mana ia sering melihat tetangganya kesulitan biaya berobat. Ia teringat pesan mendalam dari sang ibunda yang menjadi kompas moral dalam kebijakannya.
“Kalau ada orang Jember sakit enggak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, yang dosa bupati. Kalau ada ibu melahirkan tidak di tempat semestinya karena biaya, yang dosa bupati,” tuturnya menirukan ucapan sang ibu.
Terobosan UHC Prioritas dan Efisiensi Anggaran
Langkah cepat pun diambil. Fawait mengumpulkan para ahli hukum, kesehatan, dan ekonomi untuk merumuskan solusi darurat. Efisiensi anggaran dilakukan secara radikal, termasuk membatalkan pengadaan mobil dinas bupati demi mengalihkan dana ke jaminan kesehatan masyarakat.
Puncaknya, Pemkab Jember mengejar predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Melalui skema ini, warga Jember kini bisa berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga (KK), tanpa prosedur administrasi BPJS yang rumit.
“Anggaran yang tersedia dalam APBD 2025 awal masih kurang, sehingga kami melobi pemerintah pusat, termasuk kepada BPJS Kesehatan, meyakinkan mereka bahwa Jember mampu,” jelasnya.
Program UHC Prioritas ini resmi berjalan sejak 1 April 2025, atau kurang dari dua bulan sejak ia menjabat. Kebijakan ini menjadi jembatan penyelamat: masyarakat mendapatkan layanan gratis, sementara rumah sakit mendapatkan kepastian pembayaran klaim untuk operasional dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Setahun berjalan, transformasi ini membuahkan hasil positif. Kinerja keuangan rumah sakit daerah kini menunjukkan tren penguatan. Fawait menyebutkan, pendapatan RSD dr. Soebandi pada Januari 2026 telah menyentuh angka yang menggembirakan.
“Hari ini pendapatan dr. Soebandi saja dalam sebulan terakhir Januari, saya update, kalau enggak salah Rp 31 miliar,” ungkapnya.
Baginya, angka tersebut adalah bukti bahwa kepercayaan masyarakat telah kembali. Rumah sakit daerah tidak lagi “sekarat”, melainkan kembali menjadi tumpuan pelayanan publik yang sehat secara finansial.
“Masyarakat Jember bisa berobat gratis dengan layak tanpa ada surat keterangan miskin atau keterangan tidak mampu. Di satu sisi, kita bisa membuat rumah sakit daerah mendapatkan kembali hidupnya,” pungkas Fawait.
