Jember, Headlinejatim – Pelayanan publik di Kantor Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, lumpuh total pada Rabu (18/02/2026) pagi. Kondisi ini dipicu oleh pemadaman listrik akibat token habis yang tidak kunjung terisi, menyebabkan puluhan warga gagal mengurus dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).
Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas perkantoran terhenti sejak pukul 08.00 WIB. Perangkat komputer dan jaringan internet yang menjadi tulang punggung pencetakan Kartu Keluarga (KK) serta e-KTP tidak dapat dioperasikan.
Indra (43), salah satu warga yang hendak mencetak KK, mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku terkejut saat mengetahui pusat pelayanan desa tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena masalah pulsa listrik.
“Tadi disampaikan Pak Sekdes kalau listriknya padam karena tidak ada token. Katanya tidak ada dana untuk beli. Banyak warga yang akhirnya pulang karena tidak ada kepastian,” ujar Indra dengan nada kecewa.
Hal senada dirasakan Nurmalia (36). Ia sangat membutuhkan pembaruan KK untuk persyaratan administrasi di tempat kerjanya. “Disuruh tunggu seminggu, pas saya cek hari ini malah mati lampu. Padahal data ini diminta segera oleh pabrik tempat saya kerja,” keluhnya.
Sekretaris Desa Patemon, Djoni Chairiyanto, mengonfirmasi bahwa insiden ini merupakan dampak dari kemacetan anggaran operasional desa. Hingga pertengahan Februari, Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) belum cair.
Kondisi ini mengakibatkan operasional kantor, termasuk listrik dan internet, tidak terbiayai. Bahkan, Djoni menyebut perangkat desa belum menerima penghasilan tetap (Siltap) sejak Januari lalu.
“Token listrik habis dan belum bisa dibeli karena keterbatasan anggaran. Kebutuhan operasional listrik sekitar Rp200 ribu per minggu untuk komputer dan pendingin ruangan. Selain itu, tagihan WiFi juga akan jatuh tempo tanggal 20 besok,” ungkap Djoni.
Djoni menambahkan, biasanya kendala teknis seperti ini bisa ditalangi melalui koordinasi dengan Penjabat (Pj) Kepala Desa. Namun, situasi kali ini berbeda pasca adanya transisi kepemimpinan di desa tersebut.
Lumpuhnya pelayanan ini disinyalir berkaitan erat dengan dinamika politik desa. Sebagai informasi, pada Senin (09/02/2026), ratusan warga Patemon sempat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kecamatan Pakusari menolak pergantian Pj Kades Siti Muslihatin kepada Mujiono.
Meskipun Mujiono telah dilantik pada 10 Februari 2025 (merujuk data SK), Djoni menyebut pemimpin baru tersebut belum pernah berkantor di Desa Patemon.
“Pj Kades yang baru, Pak Mujiono, belum pernah datang ke kantor sejak dilantik. Kami di administrasi berupaya besok pelayanan sudah bisa normal kembali, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat,” tutup Djoni.
Hingga berita ini diturunkan, warga berharap Pemerintah Kabupaten Jember segera turun tangan agar urusan administrasi dasar masyarakat tidak tersandera oleh persoalan anggaran dan birokrasi desa.
