Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. (Foto: Humas Pemkot Surabaya
Surabaya, HeadlineJatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat skema Beasiswa Pemuda Tangguh agar benar-benar tepat sasaran. Langkah ini ditandai dengan rencana penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan perguruan tinggi negeri dan swasta pada Jumat, 30 Januari 2026.
Kerja sama tersebut menjadi kunci baru dalam pengelolaan beasiswa mahasiswa, khususnya terkait pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Melalui MoU ini, urusan pembayaran UKT penerima beasiswa akan langsung ditangani antara Pemkot Surabaya dan pihak kampus.
“Dengan skema ini, anak-anak Surabaya tetap bisa kuliah gratis. Yang kami jaga adalah ketepatan sasaran, supaya beasiswa benar-benar diterima mereka yang membutuhkan,” ujar Eri, Rabu (28/1/2026).
Evaluasi Pemkot Surabaya menunjukkan masih adanya persoalan dalam penyaluran beasiswa sebelumnya. Banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu justru berkuliah di perguruan tinggi swasta karena tidak lolos PTN. Saat ini, sekitar 10 ribu mahasiswa PTS di Surabaya terancam drop out akibat kesulitan membayar biaya kuliah.
Data tersebut memperlihatkan bahwa mahasiswa dari kelompok ekonomi desil 1 hingga 5 justru banyak berada di PTS. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemkot Surabaya agar kebijakan beasiswa tidak lagi meleset dari sasaran.
Selain itu, Pemkot Surabaya menegaskan kembali komitmen program Satu Sarjana Satu Keluarga Miskin. Artinya, jika satu keluarga sudah memiliki anggota yang lulus sarjana, bantuan pada tahun berikutnya akan dialihkan ke keluarga lain yang lebih membutuhkan. Tujuannya jelas, memastikan lulusan benar-benar mampu mengubah kondisi ekonomi keluarganya.
Dalam proses evaluasi, Pemkot juga menemukan ketidaksesuaian jalur masuk penerima beasiswa. Seharusnya, jalur prestasi menjadi acuan utama, namun dalam praktiknya ada mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri. Meski demikian, mahasiswa yang terbukti tidak mampu tetap akan dibiayai hingga lulus, dengan skema yang disepakati bersama pihak kampus.
Masalah lain yang mencuat adalah manipulasi data ekonomi orang tua. Ada pengajuan data yang diturunkan agar masuk kategori tidak mampu, ada pula yang dinaikkan demi lolos jalur tertentu. Ketidaksinkronan data ini berdampak pada besaran UKT yang tidak adil.
“Tahun 2025 ada 5.168 penerima Beasiswa Pemuda Tangguh, sekitar 17 persen berasal dari jalur mandiri. Semua tetap anak Surabaya, tapi ke depan prosesnya harus jujur dan transparan,” tegas Eri.
Melalui MoU ini, jalur prestasi ditegaskan sebagai jalur utama penerima beasiswa, sementara jalur mandiri tidak lagi menjadi dasar pemberian bantuan. Kebijakan ini diambil karena keterbatasan anggaran, agar manfaat beasiswa bisa dirasakan lebih luas oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
Pemkot Surabaya berharap, dengan perbaikan sistem dan kerja sama erat bersama kampus, beasiswa mahasiswa tidak hanya gratis, tetapi juga adil dan tepat sasaran. Target akhirnya sederhana tapi penting, mahasiswa Surabaya bisa lulus, bekerja, dan membawa perubahan nyata bagi keluarga serta lingkungannya.
“Seluruh sistem beasiswa akan diperbaiki agar praktik-praktik keliru tidak lagi terjadi, dan semua mahasiswa Surabaya memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan melalui pendidikan tinggi,” pungkasnya.
