Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Taklimat kepada para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026. (Instagram sekretariat.kabinet)
Surabaya, Headlinejatim.com – Taklimat Presiden dengan sekitar 1.200 rektor dan guru besar di Istana Kepresidenan Jakarta (15/1/2026), Prabowo mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat riset dan inovasi yang berorientasi pada pengembangan industri nasional dan peningkatan pendapatan negara. Tentu ini menandai babak baru relasi antara kampus dan negara.
Di tengah kebutuhan memperkuat ekonomi dan kemandirian teknologi, dunia akademik dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana ilmu pengetahuan harus bergerak mengikuti agenda ekonomi tanpa kehilangan kebebasan dan integritasnya.
Dalam arah kebijakan pembangunan nasional pasca-pemilu, Prabowo menekankan bahwa penelitian akademik tidak boleh berhenti sebagai deretan publikasi ilmiah. Riset, menurutnya, harus berlanjut ke hilirisasi teknologi yang nyata, dimanfaatkan industri, dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara.
Bagi banyak akademisi, pesan ini bukan sekadar dorongan kinerja, melainkan ajakan untuk mengubah cara pandang kampus terhadap perannya dalam pembangunan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Guru Besar Indonesia (PERGUBI) Jawa Timur, Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring G, S.E., M.Si., melihat gagasan tersebut sebagai momentum untuk mengakhiri jarak panjang antara kampus dan kebutuhan strategis bangsa. Selama ini, menurutnya, riset sering tumbuh subur di ruang akademik, tetapi sulit menembus realitas industri dan kebijakan.
“Sudah saatnya riset tidak berhenti di menara gading. Kampus dan guru besar harus bergerak menjadi mesin ekonomi bangsa. Tapi percuma profesor ditekan jika iklim di kampus sendiri tidak kondusif,” ujar Murpin.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Guru Besar Indonesia (PERGUBI) Jawa Timur.
Ia menilai pesan Presiden sesungguhnya menuntut perubahan ekosistem, bukan sekadar peningkatan target individu. Akademisi, katanya, dipanggil untuk keluar dari peran tradisional sebagai penjaga ilmu semata.
“Riset tidak boleh berhenti sebagai angka publikasi. Ia harus menjadi mesin hilirisasi teknologi, penggerak industri nasional, dan sumber peningkatan pendapatan negara. Ini panggilan agar guru besar menjadi pahlawan baru—menciptakan nilai ekonomi dan kemandirian teknologi bangsa,” lanjutnya.
Namun, idealisme tersebut segera berhadapan dengan pertanyaan praktis: apakah kampus benar-benar siap? Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Prof. Dr. Warsono, M.S., mengingatkan bahwa riset tetap harus diletakkan dalam kerangka tri dharma perguruan tinggi, bukan sekadar instrumen ekonomi.
“Profesor itu tugasnya mengajar, mendidik, dan mengabdi. Penelitian adalah cara untuk mengatasi masalah. Karena itu riset terapan penting, termasuk menghasilkan paten yang dapat menjadi modal ekonomi,” jelas Warsono.
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Meski demikian, ia menilai hilirisasi riset kerap terhenti bukan karena kurangnya ide, melainkan karena lemahnya dukungan struktural. Laboratorium yang terbatas, paten yang tidak berujung pemanfaatan, hingga kebijakan yang tidak berkelanjutan menjadi penghambat klasik.
“Pertanyaannya selalu sama: apakah kampus punya fasilitas memadai? Apakah paten itu digunakan industri? Ini harus menjadi komitmen bersama, misalnya pemerintah menyediakan anggaran dan sarana, perguruan tinggi menyiapkan kebijakan, dan guru besar berkomitmen pada riset temuan baru, bukan sekadar menulis untuk Scopus,” katanya.
Di tengah dorongan agar riset lebih dekat dengan pasar, muncul kegelisahan lain, jangan sampai kampus kehilangan otonominya. Guru Besar Ekonomi Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prof. Dr. Siti Mujanah, MBA., Ph.D., mengingatkan bahwa tidak semua ilmu pengetahuan bisa atau harus diukur dengan parameter industri.
“Tidak semua bidang ilmu berkaitan langsung dengan industri. Profesor bukan hanya peneliti, tetapi juga pendidik dan pelayan masyarakat. Hasil riset harus tetap relevan dengan disiplin ilmunya,” ujarnya.
Guru Besar Ekonomi Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Menurutnya, ketika riset terlalu diarahkan mengikuti kepentingan pasar, risiko yang muncul bukan hanya teknis, tetapi juga etis.
“Jika riset dipaksakan sesuai kemauan industri, kebebasan akademik bisa tereduksi. Padahal riset dasar sering menjadi fondasi kemajuan jangka panjang dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Riset seharusnya menjembatani ilmu pengetahuan, industri, dan kepentingan publik secara adil,” tegasnya.
Sementara itu, dari sudut pandang kesehatan dan kebijakan publik, ukuran keberhasilan riset dinilai lebih kompleks daripada sekadar pemasukan ekonomi. Guru Besar Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prof. Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kes., melihat riset sebagai bentuk investasi negara.
“Pendapatan negara tidak selalu berarti riset menghasilkan uang secara langsung. Banyak riset kesehatan justru menekan biaya negara, seperti menurunkan angka kematian dan penyakit. Itu nilai ekonomi yang sering tidak terlihat,” jelasnya.
Guru Besar Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Ia menilai orientasi riset harus tetap berpijak pada kemaslahatan masyarakat, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penambahan anggaran riset, menurutnya, perlu diarahkan secara strategis.
“Riset terapan memang penting karena dampaknya bisa diukur—berapa produk yang dihilirisasi, dimanfaatkan industri, dan efeknya bagi masyarakat. Tapi faktanya, riset kita sering berhenti sebelum sampai ke pasar,” katanya.
Pada titik inilah benang merah persoalan riset nasional terlihat jelas, bukan kekurangan gagasan, melainkan lemahnya jembatan. Tanpa sinergi antara pemerintah, kampus, industri, dan daerah, riset berisiko tetap menjadi wacana, bukan kekuatan.
“Keterbukaan, keberanian pemerintah mengambil alih hasil riset melalui kebijakan, dan dukungan daerah adalah kunci agar inovasi benar-benar bisa digunakan secara optimal,” pungkas Aziz.
Tantangan besar kini berada di pundak perguruan tinggi, memenuhi panggilan negara untuk menggerakkan roda industri tanpa harus menggadaikan marwah akademik. Hilirisasi riset memang jalan menuju kemandirian ekonomi, namun menjaga integritas ilmu pengetahuan tetap menjadi kompas utama agar kemajuan teknologi senantiasa selaras dengan kemaslahatan publik.
