Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. (Foto: Humas Pemkot Surabaya)
Surabaya, HeadlineJatim.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan menyusul temuan indikasi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Program Beasiswa Pemuda Tangguh. Langkah ini diambil untuk menjaga keadilan dan memastikan bantuan pendidikan benar-benar dinikmati mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Eri Cahyadi menegaskan, Pemkot Surabaya juga melakukan evaluasi menyeluruh dengan menyeragamkan nilai bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi Rp2,5 juta per semester. Kebijakan ini diambil setelah verifikasi lapangan menemukan adanya penerima dari keluarga mampu yang mendapatkan bantuan UKT hingga belasan juta rupiah.
“Saya harus berani membongkar ini demi keadilan. Ada UKT sampai Rp15 juta per semester dibayar Pemkot, padahal penerimanya dari keluarga mampu. Sementara masih banyak warga tidak mampu yang butuh bantuan,” kata Eri, Jumat (23/1/2026).
Temuan tersebut didominasi mahasiswa dari jalur mandiri. Sekitar 70 persen kasus berasal dari jalur masuk perguruan tinggi yang identik dengan kewajiban membayar uang gedung. Fakta ini dinilai bertolak belakang dengan semangat awal Beasiswa Pemuda Tangguh.
Eri mengungkapkan, hasil diskusinya bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menegaskan bahwa jalur mandiri menjadi indikator kuat kemampuan ekonomi keluarga.
“Kalau jalur mandiri, berarti ada kemampuan bayar uang gedung. Jalur itu tidak murah. Kalau mampu bayar uang gedung, berarti dia orang mampu. Ini yang kami pertanyakan,” tegasnya.
Menurut Eri, Program Beasiswa Pemuda Tangguh sejatinya ditujukan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu agar memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi.
“Prinsipnya sederhana, yang mampu jangan mengambil jatahnya orang yang tidak mampu,” imbuhnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, Eri secara resmi meminta BPK melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran beasiswa pada tahun-tahun sebelumnya. Di internal Pemkot, evaluasi besar-besaran juga dilakukan untuk memperbaiki sistem dan menutup celah penyimpangan.
“Ini yang saya bongkar. Kok bisa orang kaya dapat bantuan? Saya ingin mengubah sistem supaya Surabaya tidak berjalan dengan pola kapitalis. Kita mulai dari kejujuran,” ujarnya.
Meski dilakukan penyeragaman nilai bantuan, Eri menegaskan mahasiswa dari keluarga benar-benar prasejahtera tetap mendapat perlindungan penuh. Jika ada mahasiswa miskin dengan UKT di atas Rp2,5 juta akibat kesalahan input data, Pemkot Surabaya akan menyelesaikannya langsung dengan pihak kampus melalui perjanjian kerja sama.
“Yang penting anak dari keluarga tidak mampu tetap gratis UKT-nya dan tidak ditarik biaya oleh perguruan tinggi,” katanya.
Ke depan, Pemkot Surabaya akan melibatkan RT, RW, hingga Karang Taruna untuk memperkuat verifikasi data penghasilan orang tua. Langkah ini dilakukan untuk mengawal anggaran sekitar Rp190 miliar yang dialokasikan bagi 23.850 mahasiswa pada 2026.
“Anggaran rakyat ini harus jadi amanah. Saya ingin memastikan bantuan pendidikan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak,” pungkas Eri.
