Dr. Ichsanuddin Noorsy (ekonom, pengamat politik, dan pakar kebijakan publik Indonesia) dalam kesempatan wawancara dengan jurnalis HeadlineJatim. (Foto: Hikmah Rizki)
Surabaya, HeadlineJatim.com — Visi Indonesia Emas 2045 yang selama ini dikampanyekan sebagai puncak bonus demografi dinilai berisiko kehilangan arah apabila tidak disertai kebijakan publik yang serius dalam membangun kualitas generasi muda.
Alih-alih menjadi modal strategis, dominasi penduduk usia produktif justru dikhawatirkan berubah menjadi beban negara jika kualitas mental, intelektual, dan nilai kebangsaan tidak dilindungi secara sistemik.
Ekonom dan pengamat ekonomi politik, Dr. Ichsanuddin Noorsy, menilai bahwa narasi Indonesia Emas terlalu berfokus pada indikator makroekonomi, sementara kebijakan publik yang menyentuh pembangunan manusia masih bersifat parsial dan dangkal.
“Indonesia Emas itu bukan soal angka pertumbuhan ekonomi. Ini soal apakah negara benar-benar hadir membentuk kualitas mental dan intelektual generasi Z. Kalau tidak, 2045 hanya akan menjadi angka di spanduk,” ujar Ichsanuddin, Selasa (13/1/2026).
Bonus Demografi Tanpa Kebijakan Kualitas
Ichsanuddin menegaskan, bonus demografi tidak akan otomatis menjadi keunggulan tanpa kebijakan publik yang terarah. Menurutnya, negara terlalu menitikberatkan pada kuantitas tenaga kerja, namun abai terhadap kualitas daya pikir dan ketahanan mental.
“Kita sibuk menyiapkan tenaga kerja murah dan cepat pakai, tetapi lupa menyiapkan manusia yang mampu berpikir kritis, beretika, dan berdaya saing jangka panjang,” katanya.
Ia mengingatkan, di tengah percepatan otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan digitalisasi global, kebijakan yang hanya menyiapkan keterampilan teknis tanpa fondasi intelektual justru akan membuat generasi muda mudah tergantikan oleh teknologi.
Negara Dinilai Lemah dalam Perlindungan Struktur Nilai
Dalam perspektif kebijakan publik, Ichsanuddin menilai negara belum memiliki desain besar (grand design) pembangunan manusia yang berbasis nilai. Regulasi dan program pendidikan dinilai lebih berorientasi pada output administratif ketimbang pembentukan karakter dan integritas intelektual.
“Negara tidak hadir dalam melindungi struktur nilai generasi Z. Tidak ada kebijakan yang secara tegas mengokohkan basis moral, intelektual, dan kebudayaan di tengah gempuran globalisasi,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa arah kebijakan yang jelas, generasi muda dibiarkan tumbuh di ruang bebas nilai, sementara negara hanya berperan sebagai pengelola statistik kependudukan.
Kebijakan Pendidikan Dinilai Salah Arah
Kritik tajam juga diarahkan pada kebijakan pendidikan nasional. Ichsanuddin menilai, perluasan akses pendidikan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kedalaman berpikir.
“Kemudahan mendapatkan indeks prestasi tinggi hari ini harus dibaca sebagai alarm kebijakan. Bukan prestasinya yang salah, tetapi sistem penilaiannya,” katanya.
Ia menilai kebijakan pendidikan terlalu menekankan akreditasi, kelulusan massal, dan capaian angka, sementara aspek nalar kritis, daya tahan berpikir, serta kejujuran akademik belum menjadi prioritas kebijakan negara.
Dampak Kebijakan Dangkal terhadap Moral Publik
Kebijakan publik yang tidak berpihak pada kualitas manusia, lanjut Ichsanuddin, berdampak langsung pada pembentukan moral generasi muda. Ia menilai munculnya pola pikir pragmatis tidak bisa dilepaskan dari kegagalan negara dalam merancang kebijakan yang mendidik secara holistik.
“Generasi muda menjadi pragmatis karena negara mengajarkan mereka mengejar hasil cepat, bukan proses berpikir. Ini konsekuensi kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan yang dangkal akan melahirkan warga negara yang lemah dalam membaca akar persoalan dan rentan terhadap manipulasi sosial maupun politik.
Mendesak Reorientasi Kebijakan Menuju Pembangunan Manusia
Sebagai penutup, Ichsanuddin menegaskan bahwa Indonesia perlu segera melakukan reorientasi kebijakan publik. Ia mendorong negara menempatkan pembangunan mental, intelektual, dan kebudayaan sebagai agenda strategis, bukan pelengkap kebijakan ekonomi.
“Negara-negara seperti Korea Selatan dan China membuktikan bahwa ekonomi berbasis budaya dan nilai adalah kebijakan yang nyata, bukan wacana,” katanya.
Ia mengingatkan, tanpa keberanian mengoreksi arah kebijakan hari ini, Indonesia Emas 2045 berisiko gagal menjadi tonggak kemajuan peradaban dan hanya akan dikenang sebagai ambisi besar tanpa fondasi manusia yang kokoh.
