GRESIK, headlinejatim.com — Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), menyusul banyaknya keluhan warga terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan di kawasan tersebut.
Ratusan warga dari berbagai kecamatan, terutama dari sekitar wilayah Manyar, mendatangi Kantor Pemkab Gresik pada Senin (29/9). Mereka menyampaikan langsung aspirasi dan unek-unek kepada Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, terkait terbatasnya kesempatan kerja di JIIPE yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat lokal.
“Pak Bupati, kami dengar banyak pabrik di JIIPE. Tapi kenyataannya, banyak dari kami yang belum bekerja di sana. Apakah benar warga Gresik diprioritaskan?” tanya Sutrisno, warga Kecamatan Manyar.
Menanggapi pertanyaan itu, Bupati yang akrab disapa Gus Yani menegaskan bahwa Pemkab Gresik terus mendorong agar warga lokal menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Ia menyebut bahwa proses perekrutan dilakukan melalui sistem digital “Gresik Kerja” yang dikelola Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat.
“Kami tidak tinggal diam. Semua lowongan dari perusahaan di JIIPE dipublikasikan secara terbuka melalui platform resmi. Ini untuk memastikan proses yang adil, terbuka, dan transparan bagi semua warga,” jelas Gus Yani.
Namun, sebagian warga mengaku masih mengalami kesulitan, terutama dalam hal akses dan pemahaman terhadap sistem online. Hal ini diakui oleh warga bernama Nurhayati, yang menyebut bahwa proses daring masih terasa menyulitkan bagi sebagian masyarakat.
Bupati Gresik menegaskan bahwa Pemkab siap mengevaluasi sistem dan membuka ruang dialog. Ia juga menegaskan bahwa faktor kompetensi menjadi penentu utama dalam proses seleksi.
“Kalau ada yang belum diterima, bisa jadi karena belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Tapi kami akan pastikan tetap ada upaya peningkatan skill dan pelatihan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Gresik bersama Disnaker akan mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen JIIPE, kontraktor konstruksi, serta perwakilan warga pada Rabu (1/10) mendatang. Tujuannya untuk membahas langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi terbaik.
Sementara itu, Yudi Darjanto selaku Manager Comdev PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), pengelola JIIPE, menyampaikan bahwa saat ini baru 10 perusahaan yang aktif beroperasi. Menurutnya, penyerapan tenaga kerja masih akan terus meningkat seiring perkembangan industri.
“Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah agar warga Gresik mendapat prioritas sesuai kebutuhan dan kualifikasi industri,” ujar Yudi.
Pemkab Gresik berharap, dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, tantangan dalam akses lapangan kerja di JIIPE bisa segera teratasi. Transparansi dan keterbukaan informasi akan terus menjadi prinsip utama dalam mendorong penyerapan tenaga kerja lokal.
