Komitmen HIPMI Jatim Menjaga Kondusifitas dan Stabilitas Iklim Investasi dan Perdagangan di Jawa Timur

headlinejatim.com —Mencermati situasi dan isu terkini di Jawa Timur belakangan ini antara lain potensi – potensi terjadinya aksi dan unjuk rasa dengan skala besar di Surabaya maka dianggap perlu HIPMI Jatim menyatakan sikap dan komitmennya untuk turut menjaga kondusifitas situasi sehingga tidak mengganggu iklim usaha di Jawa Timur. Beberapa hal yang menjadi sorotan belakangan ini adalah soal kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang dinilai tidak memuaskan dengan berbagai tuntutan yang bahkan meminta Gubernur Jawa Timur untuk mundur dari jabatan. Merespon hal tersebut, HIPMI Jatim menilai, pandangan terkait kepemimpinan Gubernur Jatim harus benar-benar dilakukan dengan perspektif yang rasional dan realistis, adapun beberapa poin perspektif HIPMI Jatim sebagai salah satu entitas pelaku usaha dan penggerak ekonomi di Jawa Timur, antara lain :

  1. Sebagai organisasi pelaku usaha muda di Jawa Timur, HIPMI Jatim merasa ‘berkepentingan’ merespon situasi dan isu terkini dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusifitas iklim usaha dan investasi di Jawa Timur dengan tidak mengurangi kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bentuk pengejawantahan demokrasi secara umum. Namun patut diperhatikan, penerapan demokrasi termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak boleh bertentangan hingga mengganggu kepentingan publik lainnya, termasuk aktivitas usaha dan investasi yang harus tetap dijaga;
  2. HIPMI Jatim menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kebijakan percepatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat Jawa Timur di era serba disrupsi belakangan, antara lain dorongan akses permodalan untuk UMKM dan pelaku usaha mikro lainnya melalui program Prokesra Bank UMKM Jatim (BUMD Perbankan Jatim) yang hingga Maret 2025 lalu telah menyalurkan kredit Prokesra kepada 1.989 debitur pelaku usaha mikro di Jawa Timur;
  3. Peningkatan kualitas ekspor UMKM Jawa Timur telah dioptimalkan melalui kehadiran Pemerintah sebagai fasilitator, adapun beberapa platform yang di inisiasi dan di realisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain Rumah Kurasi dan Communal Branding yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, Kamar Dagang dan Industri serta HIPMI sehingga manfaatnya sangat dirasakan pelaku usaha mikro;
  4. Kemudahan akses perijinan usaha juga dinilai menjadi konsen utama Pemerintah Provinsi, setidaknya dalam kurun waktu 2024-2025, sekitar 98,52% pelaku usaha Jawa Timur yang mendapat sertifikasi halal dari BPJPH berasal dari Industri Kecil dan Menengah yang tersebar di daerah-daerah di Jawa Timur;
  5. Misi Dagang yang di inisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dimana HIPMI Jatim juga terlibat didalamnya, mencatat nilai transaksi yang cukup menggembirakan, seperti halnya misi dagang dengan Provinsi Lampung dengan nilai transaksi Rp. 1,055 Triliun, sedangkan misi dagang dengan NTB mencapai nilai transaksi Rp. 1,068 Trilun, adapun misi dagang dengan Kaltim mencapai nilai transaksi diangka Rp. 1,05 Triliun. Misi dagang sendiri menjadi strategi cukup pamungkas untuk meningkatkan produktivitas industri dan perdagangan domestic di Jawa Timur, dan HIPMI berperan sentral sebagai ‘trade networking facilitator’ untuk kepentingan perdagangan antar daerah.
  6. Pertumbuhan Ekonomi Solid dan Industri berkembang pesat : catatan BPS, pada kuartal 1 tahun 2025, PDRB Jawa Timur mencapai Rp. 819,30 Triliun, meningkat Rp. 16,85 Triliun disbanding kuartal sebelumnya dengan sector penopang antara lain industry pengolahan, perdagangan dan pertanian, hal ini segaris dengan kebijakan ibu Gubernur Jawa Timur soal akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik agar berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat Jawa Timur

Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur dan dinilai hal ini juga merupakan kepentingan bersama, maka HIPMI Jatim berkomitmen untuk tetap sejalan dan selaras bersama ibu Gubernur Jawa Timur dalam rangka menjaga stabilitas iklim usaha dan investasi di Jawa Timur, sekaligus menyerukan kepada seluruh BPC HIPMI Kabupaten / Kota beserta seluruh kader HIPMI se – Jawa Timur untuk tidak terpancing dan terpantik situasi dan isu yang menimbulkan potensi kegaduhan di daerah masing-masing.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *