Surabaya, headlinejatim.com — Menjelang aksi demonstrasi bertajuk “Turunkan Gubernur Khofifah” pada 3 September mendatang, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, angkat bicara. Ia menegaskan, situasi Jawa Timur justru menunjukkan pemulihan ekonomi yang solid dan kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang efektif dalam menggerakkan ekonomi serta menjaga stabilitas, termasuk di sektor investasi.
Adik menyampaikan bahwa Jawa Timur termasuk salah satu provinsi dengan pemulihan ekonomi tercepat pasca pandemi Covid-19. Bahkan, tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di provinsi ini tercatat paling rendah di Pulau Jawa. “Kami tahu persis langkah yang dilakukan oleh Gubernur dan Kepala Dinas, karena Kadin sering berkomunikasi dan berdiskusi. Sejumlah meeting bersama juga fokus membahas strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi salah satunya investasi,” ujarnya.
Menurutnya, investasi merupakan faktor vital bagi keberlanjutan ekonomi Jawa Timur. “Bagaimana caranya memasukkan investasi, bagaimana meningkatkan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sangat penting. Dari investasi itulah lahir lapangan kerja baru, pengurangan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Selain investasi, perdagangan antarprovinsi juga menjadi fokus Pemprov Jatim. Gubernur Khofifah, kata Adik, secara rutin mendorong agenda misi dagang antar provinsi. Bahkan saat ini Jatim menjadi pemasok kebutuhan berbagai kebutuhan pokok dan lainnya ke sekitar 18–19 provinsi lain di Indonesia. Langkah ini bukan hanya memperkuat pasar domestik, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha baru di Jawa Timur.
Adik juga menekankan upaya ekspor Jawa Timur ke pasar global. “Meski kondisi global sedang sulit, Ibu Khofifah tetap membuka hotspot pasar baru di luar negeri, tidak hanya mengandalkan pasar tradisional. Upaya ini dilakukan secara masif,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemprov Jatim juga menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kadin turut mendampingi penyusunan harmonisasi kurikulum dan program vokasi di smk, politeknik maupun perguruan tinggi. “Kami tahu kebutuhan riil industri. Maka, SDM harus disiapkan agar relevan, bukan hanya untuk Jawa Timur, tetapi juga untuk pasar nasional bahkan internasional,” katanya.
Adik menilai, klaim-klaim negatif yang melatarbelakangi rencana aksi 3 September bersifat kontraproduktif. “Tidak ada alasan bagi masyarakat melakukan hal-hal yang justru mengganggu stabilitas. Jawa Timur sudah terbukti mampu bertahan dan memulihkan ekonomi lebih cepat dibanding provinsi lain,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan Kadin menghormati kebebasan berekspresi sebagai bagian dari demokrasi. “Namun penyampaian aspirasi harus objektif, konstruktif, dan tidak mengorbankan stabilitas politik. Investor sangat sensitif dengan hal itu,” jelasnya.
Berdasarkan data, pada Triwulan II 2025 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat 5,23 persen secara tahunan (year-on-year) dan 3,09 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter). Angka ini menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan pertumbuhan q-to-q tertinggi di Pulau Jawa, melampaui Jawa Barat (2,33 persen), Jawa Tengah (1,87 persen), dan DKI Jakarta (1,60 persen).
Dalam sektor investasi, Jawa Timur juga menunjukkan kinerja positif. Realisasi investasi semester I 2025 mencapai Rp74,5 triliun, atau 50 persen dari target tahunan Rp147 triliun. Capaian ini naik sekitar 4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan Rp51 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp23,6 triliun.
Data tersebut menjadikan Jatim sebagai penyumbang 8,1 persen investasi nasional dengan peringkat ketiga setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sektor investasi ini juga menyerap tenaga kerja hingga 130.870 orang sepanjang semester I 2025. “Investor melihat Jawa Timur sebagai daerah dengan stabilitas politik paling terjaga. Inilah faktor utama yang membuat mereka masuk meski UMR relatif lebih tinggi di ring 1,” jelas Adik.
Namun, Adik mengingatkan bahwa rencana aksi demonstrasi bisa memberi sinyal negatif terhadap iklim investasi. “Ketika gerakan itu muncul, stabilitas politik berpotensi terganggu. Dampaknya tentu dirasakan oleh dunia usaha dan investor. Stabilitas politik adalah hal utama yang mereka pertimbangkan,” tegasnya.
Ia pun menutup dengan imbauan agar masyarakat menjaga kondusivitas. “Stabilitas politik adalah kunci stabilitas ekonomi. Kalau politik stabil, maka investasi tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan meningkat. Itu yang sedang kita perjuangkan bersama di Jawa Timur,” pungkas Ketua Kadin Jatim.
